SUARA PENDIDIKAN 

Nikah Sebelum UN, Ujian Susulan Dibolehkan

LOMBOK TENGAH SR- Siswa yang tidak bisa mengikuti Ujian Nasional, baik ujian dengan menggunakan computer ataupun pensil, boleh mengikuti ujian susulan. Apakah itu disebabkan menikah sebelum UN, sakit atau alasan apapun, selama mereka tidak mengikuti proses ujian, maka pemerintah memberikan kesempatan mereka untuk melaksanakan hal yang sama, pada ujian susulan.
Demikian dikatakan kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Lombok Tengah (Loteng) H. Summum MPd, Kamis (26/4) lalu.
“Kami tidak akan membedakan, apakah mereka terhalang dengan nikah, sakit ataupun apapaun, yang jelas jika mereka sudah masuk dalam daftar ujian, maka dibolehkan untuk ikut diujian susulan,” sebutnya.
Terkait jumlah, sampai saat ini pihaknya masih menghimpun jumlah siswa maupun siswi, termasuk kapan ujian susulan, juga masih dalam tahap penentuan.
Selanjutnya untuk ujian susulan lanjut mantan kasek SMPN 3 Praya Timur, akan dilakukan dimasing-masing Sub-Rayon dan tidak terikat dengan jumlah. “Ujian susulan, kita tidak terikat dengan jumlah, jika ada satu orang tetap kita akan layani, apalagi lebih dari satu,” ujarnya.
Untuk jumlah peserta Ujian sendiri anjutnya, yang sudah terdaftar sekitar 16. 600 orang peserta, baik itu siswa dari madrasa dan sekolah.
Ditanya terkait pencegahan nikah dini, mencegah nikah dini amat sulit, lebihnya lagi ketika pernikahan terjadi terikat dengan adat. Sebut saja adat di Lombok, ketika ada laki-laki yang membawa perempuan atau terlambat pulang dari sekolah dan di bawa pulang oleh laki – laki.
Maka itu sudah lain cerita, apalagi sampai ketahuan oleh masyarakat banyak, jika itu tidak dinikahkan, makan itu akan menjadi aib, bagi keluarga perempuan.
“Padahal, bisa saja perempuan itu telah melaksanakan tugas atau meminta bantuan laki – laki, namun dengan penilaian yang berbeda, tetap itu akan menjadi aib dan budaya sasak, harus di nikahkan,”ungkapnya.
Untuk menghindari hal hal tersebut, semua pihak harus bersinergi melakukan pencegahanpernikahan dini tersebut. Terutama pemerintah tingkat desa, paling tidak membuat awik awik atau aturan, sehingga terhindar dari pernikahan dini. “Selain SKPD, pemerintah desa juga harus memiliki awiq-awiq atau aturan pernikahan, sehingga paling tidak angka pernikahan dini bisa ditekan,” pungkasnya. (AP)

Related posts

%d blogger menyukai ini: