SUARA LOTIM 

Jasa Sedot Tinja Marak, Dewan Sarankan Pemda Jalin Kerjasama

Lombok Timur, SR – Guna menertibkan para penyedia Jasa sedot tinja yang ada, dibutuhkan kerjasama berkelanjutan (sustainable) antara kedua belah pihak (Pemerintah Daerah dan Penyedia jasa Sedot Tinja). Tujuannya adalah untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap jasa sedot tinja dan upaya mengantisipasi pencemaran sungai di Kab. Lombok Timur. Mengingat hingga saat ini pemerintah daerah belum mengetahui berapa jumlah penyedia jasa sedot tinja liar yang beroperasi dan kemana lokasi pembuangannya.
Ketua Komisi IV DPRD Kab. Lombok Timur H.L. Hasan Rahman saat ditemui wartawan Suara Rinjani di ruangannya, Rabu (07/07) memaparkan bahwa hal penting yang perlu dilakukan adalah pertama dengan membuat MoU (memorandum of understanding) yang didalamnya tertuang mekanisme penyedotan tinja dan regulasi yang benar dari Pemerintah Daerah. Selanjutnya juga harus diberikan atensi kepada mereka (para penyedia jasa sedot tinja_red) dan yang terakhir Pemerintah Daerah juga harus menyediakan prasarana sedot tinja yang sesuai standar.
“Jika dikelola langsung oleh dinas terkait maka akan berdampak juga dalam meningkatkan PAD di Kab. Lombok Timur,”katanya.
Masih kata Hasan Rahman, sekarang masyarakat sudah mengerti kalau alat sedot tinja itu sangat penting dan dibutuhkan. Diharapkan Pemerintah Daerah kedepan akan mampu memetakan dengan melakukan zonasi disetiap Kecamatan. Adapun sistem zonasi yang dimaksud pula disertakan dengan penempatan minimal 3 armada penyedot tinja. Armada tersebut ditempatkan dimasing – masing zona dengan memberdayakan personil yang ada.
“Sekarang bukan zaman dulu lagi, dimana masyarakat kita membuang kotoran mereka ke sungai sungai yang ada, mereka rata – rata sudah mengerti. Tinggal arensi ke masyarakatnya dari pemda sendiri yang perlu di tingkatkan” ungkapnya.
Ditambahkannya sejauh ini masyarakat justru ada yang belum paham kalau Dinas Lingkungan Hidup punya armada yang bisa digunakan. Menurutnya semua butuh perencanaan yang matang. Kreaktifitas dan inovasi dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri untuk mau membentuk kesepahaman yang tertuang dalam bentuk MoU sebagai solusi. Terutama terkait lokasi pembuangan kotoran bagi jasa sedot tinja yang keluar masuk di lombok timur.
“Soal inisiatif dari para penyedot tinja dikatakan sudah bagus hanya saja perlu pendekatan secara kekeluargaan agar masyarakat mengerti akan pentingnya kebersihan aliran sungai,”tandasnya.
Pemerintah Kab. Lombok Timur menyayangkan belum adanya itikad baik dari para penyedia jasa sedot tinja untuk melakukan kerjasama. Mengingat Dinas Lingkungan Hidup juga masih kekurangan armada. Selama ini dari hasil pantauan yang dilakukan, para penyedia jasa sedot tinja terkesan jalan sendiri dan enggan direpotkan dengan regulasi dan kontribusi.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Timur, Zaidar Rahman mengatakan keberadaan pelaku swasta yang menyediakan jasa sedot tinja sangatlah membantu. Namun, harus dipastikan bahwa para penyedia jasa selain mematuhi standar (SOP) juga harus mematuhi regulasi yang disepakati bersama.
“Memang kita akui sedang ada teman teman yang melakukan servis sedot tinja di kab.lombok timur. Dan kami belum tau apakah mereka mengantongi izin atau belum. Tapi kita ingin pastikan mereka bekerja dengan standar operasional (SOP) yang benar. Alat – alatnya seperti apa, cara penangannya bagaimana dan yang lebih penting lagi tempat pembuangannya dimana” bebernya.
Ditambahkannya pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Timur khawatir para penyedia jasa sedot tinja melakukan penyedotan tidak sampai ke kotoran tinjanya tetapi hanya air tinjanya saja. Sementara itu, pihaknya sudah beberapa kali melakukan pendekatan terutama dengan menghubungi nomer hanphone yang di sebar dan tertera di tiang tiang listrik yang ada di Kab. Lombok Timur. Tapi para penyedia jasa yang melakukan sedot tinja itu terkesan menjauh.
“Sudah beberapa kali kita pancing lewat hanphone agar bisa ketemu tapi sampai saat ini masih belum berhasil. Sepertinya mereka sudah tahu kalau kita yang hubungi” keluhnya.
Terakhir, katanya, upaya yang akan dilakukan pihaknya dalam waktu dekat ini akan menggandeng petugas penegak hukum dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (SatPolPP) guna memanggil mereka untuk duduk bersama mencari solusi penanganan. Dengan harapan kekurangan armada sedot tinja yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup bisa ditutupi oleh keberadaan para penyedia jasa sedot tinja yang ada.
Sementara terkait berapa besaran tarif untuk satu kali sedot tinja dan retribusi untuk TPA tinja yang dikenakan oleh pemerintah daerah, akan mengikuti MoU yang nantinya di sepakati bersama. (Yat)

Related posts

%d blogger menyukai ini: