SUARA LOBAR 

Permudah Layanan Warga Miskin, Dewan Dorong Pemda Terapkan PTSP Pelayanan Publik

Lombok Barat SR – Untuk mempermudah akses pelayanan masyarakat yang maksimal, sejatinya Pemda Lombok Barat perlu menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sebab sejauh ini, untuk mendapati pelayanan sesuai kebutuhan, harus berputar ke tempat satu ke tempat lain dan tidak satu pintu. Baik keperluan mengurus administrasi kesehatan dan kependudukan. Demikian motivasi ini ditegaskan Wakil Ketua l DPRD Lombok Barat Hj. Nurul Adha Muharrar.
“PTSP ini sangat penting adanya, sehingga dapat mempermudah masyarakat miskin atau tidak mampu untuk mengurus keperluannya,” katanya.
Sejauh ini hambatan harus berjibaku dengan banyak jendela. Mereka terpaksa harus keliling ke kantor Dinas Sosial, Dinas kesehatan, Dukcapil dan Dikes serta kantor BPJS guna mengurus berkas yang mereka butuhkan. Pada akhirnya harus dengan proses berhari hari untuk menyelesaikan keperluan yang dimaksud.
“Mestinya Pemda mengaplikasikan PTSP seperti di Kota besar Surabaya dengan melayani masyarakat hanya dengan satu pintu. Warga cukup mengurus di satu tempat sehingga tidak perlu keliling kesana kemari,” ungkap dia.
Nurul memaparkan,rnengenai pelayanan pengurusan administrasi bagi masyarakat yang tak punya BPJS sangat banyak dikeluhkan. Dari mulai di tingkat desa, kemudian keliling ke OPD. Terlebih warga yang bermasalah administrasi kependudukan misalnya, harus ke Dukcapil, baru ke Dinsos untuk penerbitan rekomendasi ke Dikes. Selanjutnya mereka ke Dikes. Kemudian warga yang bermasalah BPJS nya, perlu mengurus ke kantor BPJS.
Ketika butuh Singkronosasi data KTP dan KK, warga harus ke kantor Dukcapil. Itupun kalau bisa selesai sehari dua hari. Karena dasar data kependudukan yang dipakai tidak jelas, apakah mengacu Dukcapil ataukah BPJS. Sebab ketika nama warga tidak sesuai dengan BPJS, mereka diminta mengubah ke Dukcapil agar disesuaikan dengan di BPJS. Sementara yang berwenang soal kependudukan seharusnya dukcapil.”Proses yang seperti ini sangat alot dan jelimetnya mengurus,” kesalnya.
Pelayanan kesehatan dan kependudukan ini perlu dilayani terpadu satu pintu. Supaya masyarakat tidak kocar-kacir mengurus keperluannya. “Disana ada pelayanan Semua OPD, Dikes, Dinsos, Dukcapil, BPJS. Disinilah pentingnya kolaborasi antara semua pihak, tegsanya.
Terpisah, Kepala Dikes Lobar Hj Made Ambaryati mengatakan, sangat setuju dengan pelayanan terpadu untuk warga yang mengurus administrasi kesehatan dan kependudukan. Dimana OPD menempatkan petugas di satu tempat, seperti Dikes menaruh satu orang, begitupula Dinsos, Dukcapil dan BPJS.
“Bila perlu kalau bisa pakai mall LCC itu, seperti pelayanan mall pelayanan publik di Surabaya. Hanya saja kemungkinan kendalanya anggaran karena butuh peralatan,”pungkasnya. (W@N)

Related posts

%d blogger menyukai ini: