SUARA LOBAR 

Soroti Dividen PDAM, Dewan Lobar Dorong Pemda Maksimalkan Garapan Obyek PAD

Lombok Barat SR – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Barat tahun 2020 dianggap masih lemah. Sejauh dari yang ditarget, pendapatan tersebut masih belum berhasil sepenuhnya. Untuk itu, Pemkab Lombok Barat didorong agar bisa reaktif untuk berinovasi lagi.
“Target PAD tahun 2020 sebesar 251 Milyar lebih dan hanya bisa tercapai 219 lebih. Artinya realisasinya mencapai 86,95 persen saja,” kata anggota Komisi ll DPRD Lobar H. Abubakar, Jumat (18/06).
Jadi, kata dia, evaluasi di tahun 2020 Pemerintahan Lobar tidak tidak mencapai target. Menurutnya, terutama dari sisi pendapatan daerah hanya dengan 65 persen. Kemudian dari retribusi daerah dengan angka 74 persen, sedangkan dari hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan mencapai 88 persen. Selebihnya, kalau dengan PAD lain-lain yang sudah tercapai adanya.
“Melihat inilah kemudian, kita harus bisa membangun tentang inovasi agar sumber potensi bisa dikembangkan untuk kemudian didaapatkan dalam situasi Covid seperti saat ini,” ujarnya.
Yang menjadi catatan, kata Abubakar yaitu, melihat bagaimana memperkuat BUMD. Jikalau dievaluasi terdapat tujuh perusahaa daerah seperti PDAM misalnya. terdapat didalamnya Pemkab punya pernyataan modal sebesar 132 Milyar. Namun ini hanya bisa menghasilkan Dividen sebesar 5,9 persen. Artinya pendapatnya berkisar 7,8 M dalam setahun. BUMD ini mestinya harus bisa dikelola dengan manajemen yang profesional sehingga, bisa berkontribusi terhadap peningkatan PAD.
“Segi pandang saya sebenarnya sangat efisien, sebab ini hanya satu satunya pengelola yang jual air. Tak bersaing soalnya,” tegasnya.
Dalam postur laporan keuangannya itu tidak efisien, karena didalamnya banyak biaya yang dibebankan seperti biaya penyusutan dan biaya pemeliharaan yang besar.
“Di laporan neraca rugi laba dalam catatan kita bahwa PDAM memiliki beban operasional yang belum efisien,”urainya.
Angka deviden ini sangat minim. Dari penyertaan modal 132 Milyar dengan Dividen 7 Milyar sepertinya tidak sesuai. Idealnya 15 sampai 20 persen lah seperti itu. Makanya agenda kita akan merevitalisasi dalam rangka mendongkrak PAD. Terlebih dalam situasi keterbatasan seperti saat ini. “Mohon maaf, kalau kita tidak teliti biaya operasional di PDAM ini sangat besar sekali,” paparnya.
Di 2021 sekarang ini, yang terkumpul baru 36 Milyar, sekitar 26 persen lebih. Padahal ijo sudah dipertengahan tahun. Paling tidak, mestinya setengah dari target sudah teecapai walaupun kurang sedikit.
Catatan lain untuk evaluasi tahun 2020 lanjut Politisi PKS ini, soal realisasi retribusi parkir tepi jalan, yang hanya mampu mencapai 185 juta. Padahal menurutnya, merujuk pada data jumlah kendaraan sebanyak 114 juta unit.
“Kalau dihitung rekengan parkir mestinya bisa dimaksimalkan untuk parkir tepi jalan ini,” tukas dia.
Menyangkut masalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yakni perlu dibangun komunikasi pemerintah daerah agar bagaimana mengintensifkan agar terkoneksi dengan sistem yang ada di BPN. Ini menarik sebenarnya. Hanya saja perlu kerjasama, apalagi menyangkut dengan adanya BPHTP Pelindo yang belum bisa diselesaikan urusannya.
“Ini harus ada pendekatan yang lebih intensif. Apalagi dengan Pelindo sudah ada dana yang tersedia. Sebab sektor ll juga sektor yang tak pernah sepi itu maksudnya,” ajak dia.
Begitu juga PAD-PAD dari sejumlah sektor lain harus bisa diasah dan kembangkan. “Untuk itu, Pemda sejatinya lebih berkreasi, berinovatif lebih untuk menggarap sumber potensi ini,” pungkasnya. (W@N)

Related posts

%d blogger menyukai ini: