TOP NEWS 

Dewan Sorot Pengerjaan Jalan Diduga Asal-asalan, Talut Dibuat Dari Karung

Lombok Timur, SR- Jalan baru Joben – Kembang Seri yang dikerjakan Dinas PUPR Kab. Lombok Timur, dinilai tanpa perencanaan yaang matang sehingga terkesan asal jadi.
Anggota Komisi IV DPRD Lombok Timur, Amrul Jihadi, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (17/06) menyayangkan proses pengerjaan proyek jalan arah Joben-Kembang Sari yang diduga asal-asalan. Dari Sidak (Inspeksi Mendadak) beberapa waktu lalu, ditemukan pengerjaan jalan baru itu terkesan instan dan dadakan. “Dinas PUPR Kab. Lombok Timur agar tegas mengusut proyek pengerjaan jalan yang menelan biaya miliaran rupiah tersebut,” pintanya.
Ditambahkannya pengerjaan proyek harus komprehensif, dimana harus ditangani dengan perencanaan yang baik terutama terkait alur drainase dan talut permanent. mengingat, jalan tersebut sangat rentan dengan genangan air dan longsor.
“ Jalan itu kan musuhnya air, kalau memang mau membuat jalan dengan skema yang baik seharusnya tanah dipadatkan dulu. Hotmik itu bisa belakangan. Jalan itu kan sekali buat seharusnya permanen jangan terkesan instan dan asl-aslan,” kesalnya.
Masih kata Amrul Jihadi, hasil kerja semestinya terkorelasi dengan kualitas terutama kualitas umurnya. Jalan baru yang dibuat permanen semestinya memiliki umur pakai dengan jangka waktu yang lama.
“Hotmik memang penting, tapi harus tetap mengedepankan posisi yang krusial,’tandasnya.
Tingkatan skala prioritas, lanjutnya, harus di utamakan terlebih dahulu. Artinya dijalan yang mendaki dengan banyaknya tebing, hotmik tidaklah mesti masuk menjadi skala prioritas. Namun talut permanen dan drainase lah hal yang semestinya menjadi skala prioritas.
“Jika tidak memungkinkan sistem talut permanen, seharusnya penanganannya dengan mekanisme vegetasi atau penghijauan di sekitar tebing terlebih dahulu. Ada talut dari karung, masak jalan mahal pakai hotmik talutnya pakai karung,”cetusnya.
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lombok Timur mengaku kalau proyek jalan tersebut yang belum maksimal dikerjakan akan menjadi tanggung jawab dari pelaksana proyek yaitu PT.Sinar Bali, sebagai pihak ketiga, mengingat, pembayarannya pun masih belum sepenuhnya terbayarkan atau masih 50% dari jumlah anggaran yang telah disepakati.
Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, PUPR Lotim, Lalu Kurnia Darmawan, kepada Suara Rinjani, Selasa, (15/06) menyampaikan terkait pelaksanaan proyek jalan baru tersebut, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Menurutnya, pengerjaan jalan pada posisi rawan lonsor dan tanjakan memang hasil optimalnya tidak bisa mengacu pada perencanaan awal. Apalagi kalau perencanaanya dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama atau lebih dari 1 tahun.
Disampaikan didalam manajemen kontruksi pemborong akan bekerja sesuai dengan volume pekerjaan yang tertuang di dalam RAB. Sementara pada posisi – posisi yang krusial atau posisi penting sebagai penyangga, tergantung perencanaan yang disesuaikan dengan kesediaan anggaran.
Rincian anggaran pun harus mengacu pada dimana posisi yang krusial seperti hotmik, jika demikian maka akan ada posisi yang bakal di korbankan mengingat kinerja pengerjaan berbasis anggaran bukan sebaliknya.
“Kalau di pengalaman saya selama 6 bulan disini (Bina Marga_red), setelah perencanaan maka kami akan ada proses investigasi lapangan dengan mengumpulkan semua stakehoulder termasuk msyarakatnya yang paham betul akan kondisi lapangan atau lokasi,” terangnya.
Disana alur perencanaan walaupun sudah matang direncanakan 1 tahun sebelumnya bisa saja berubah mengikuti alur investigasi dilapangan. Dasar bagusnya pekerjaan adalah adanya perubahan perencanan yang kemudian disesuaikan dengan kondisi pengerjaan dan geografis alam saat itu.
“Kalau hari itu pengerjaannya dikerjakan pasti 100% sesuai dengan rencana, tapi kalau pelaksaannya setahun kemudian kita gak tau kondisi geografisnya pasti berubah, makanya akan ada bidang atau posisi pengerjaan yang dikorbankan dan yang diproritaskan,” terangnya.
Sebagai bentuk antisipasi, diakuinya proses pembayaran bergantung kepada sejauh mana optimalisasi pemeliharaan selama 1 tahun. Sisa pembayarannya yaitu 50% menyusul sembari men follow up masa pemeliharaannya. Jika selama proses pemeliharaannya dirasa baik dan sesuai dengan perencanaan, baru akan terbayarkan sisanya.
“Kita masih belum bayar 50%, jadi itu kita tahan dulu, mereka memang sedang mengajukan sisa pembayaran itu tapi kalau seperti ini, ya kami investigasi dulu. Jadi kalau mereka mau dibayar sisanya itu, kami juga akan buat kesepakatan agar mereka mau menyelesaikan permasalahan ini terlabih dahulu,” tegasnya.
“Setelah 1 tahun masa pemeliharaan selesai, baru kemudian akan diakomodir oleh Kementrian PUPR sebagai penanggung jawab untuk proses pemeliharaan berikutnya,” pungkasnya. (Yat).

Related posts

%d blogger menyukai ini: