SUARA LOTIM 

Pariwisata Belum Menjadi Sektor Andalan Lotim, DPRD Angkat Bicara

Lombok Timur, SR- Rencana pembangunan Pariwisata yang berkelanjutan melalui dana hibah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) perlu dipersiapkan dengan matang dan perhitungan yang jelas. Mengingat hingga saat ini sektor pariwisata di Kab. Lombok Timur masih belum menjadi skala prioritas.
Ketua DPRD Kab. Lombok Timur Murnan, SPd. kepada Suara Rinjani, diruang kerjanya, Kamis (03/06), menjelaskan proses pembangunan dan pembenahan sektor pariwisata harus tertuang dalam skala prioritas. Dimana, terdapat 4 pilar penting pembangunan pariwisata berkelanjutan yang perlu diprioritaskan yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan.
“Sejauh ini kan pariwisata kita belum masuk pada skala prioritas, jadinya terkesan kurang diperhatikan oleh pemerintah di pusat,” ungkapnya.
Masih kata Murnan, selagi masih dalam masa pandemi, wisatawan domestik dan wisatawan manca negara masih belum ramai. Semestinya momen bagi pemerintah daerah memanfaatkannya untuk berbenah, menentukan konsep – konsep unggulan yang minimal bisa dituangkan dalam aturan raperda dan kebijakan.
“Mengingat program tersebut akan berlangsung hingga tahun 2023 mendatang, masih ada waktu bagi pemerintah daerah untuk menuangkan rencana pengembangan pembangunan pariwisata tersebut dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),”ujarnya.
Mengingat sejauh ini, kepala daerah belum memiliki rencana konkrit yang tertuang dalam Perda terkait pengaturan penataan dan pengelolaan obyek pariwisata daerah secara berkelanjutan. “Kedepan akan ada review RPJMD, diharapkan Pemda dalam hal ini Pak Bupati agar mau menuangkan pariwisata kedalamnya untuk dijadikan skala prioritas,”harapnya.
Lanjut Murnan, seperti keberadaan desa – desa wisata yang sudah ditetapkan oleh Gubernur NTB perlu dioptimalkan antara penyedia industri, infrastruktur, dan destinasi yang utuh dan sejalan.
“Memang ada usulan dan masukan dari Dinas Pariwisata ke kami agar ada Perda yang mengatur. Dan itu menjadi tugas kami untuk mengkaji terlebih dahulu untuk kemudian kami akan sampaikan ke Bupati,” tuturnya.
Tim penggajian juga kata Murnan, semestinya sudah menyiapkan riset yang jauh – jauh hari sebelumnya. Kalaupun belum ada, dia menyarankan untuk memulai dari sekarang. Riset adalah jawaban dari setiap masalah karena sudah ada antisipasi. Baik masalah pariwisata maupun faktor faktor yang lain jika sudah ada riset jauh jauh hari sebelumnya untuk menajawab RPJP dan RPJMD.
Menyinggung Perda tentang RIPParDa (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah) diakuinya hingga saat ini masih belum ada. Terlihat dari banyaknya potensi wisata di Kab. Lombok Timur seperti wisata religi, wisata alam, wisata buatan, wisata pantai dan yang lainnya belum di sentuh maksimal. Padahal, jika sektor pariwisata dimaksimalkan penanganannya bisa mendatangkan pendapapatan yang terbilang cukup besar bagi Pemerintah Daerah.
“Mohon maaf, stimulus pariwisata itu sebenarnya tinggi, cuman karena kita nggak punya RIPParDa. Makanya di Lombok Timur gak dapat apa – apa. Coba di tahun kemarin kita dapat apa? Sementara di daerah lain yang sudah ada RIPParDa nya mereka sudah jauh lebih maju” sesalnya.
Ketua DPRD dari Praksi PKS ini menambahkan pemerintah daerah seharusnya belajar dari keberhasilan Surabaya. Dimana kota tersebut yang dulunya terbilang buruk (pusat prostitusi dan mafia) saat ini berhasil disulap menjadi tata ruang hijau yang sangat baik. “Pengelolaan semua unsur yang saat ini terbilang sukses adalah hasil riset dari 10 tahun sebelumnya,” tandasnya.
Terkait retibusi dan hak mengelola, DPRD meminta ada duduk bersama antara TNGR, Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah untuk membuat kesepakatan bersama yang tertuang dalam Raperda atau Peraturan Bupati tanpa ada yang merasa dirugikan. “Selama ini, memang ada peraturan namum pihak-pihak tidak membaca aturan secara lengkap dan terkesan tidak disepakati bersama,” pungkasnya.
Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Timur Dr. H. Mugni, kepada Suara Rinjani, di ruang kerjanya, Jum’at, (04/06) menyampaikan RIPParDa tahun ini masih ditunda keberlanjutannya disebabkan masih ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Terutama kelengkapan data yang terkait dengan keunggulan potensi wisata yang dimiliki di masing – masing kawasan. Kemudian dilanjutkan dengan posisi strategis sesuai titik koordinat kawasan yang kesemuanya membutuhkan anggaran.
Sebelumnya, telah ada kajian akademis dalam bentuk riset namun stap ahli DPRD belum mengabulkan karena masih ada beberapa syarat terutama titik koordinat dan tata ruang yang di buat Kememterian PUPR yang belum lengkap.
“Ini kan amanah undang-undang, memang harus ada, kita punya tapi masih terkendala tata ruang dan titik koordinat,” ungkapnya.
Sesuai arahan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk anggaran dana hibah di tahun 2021 ini, Pemerintah Kab. Lombok Timur melalui Dinas Pariwisata sudah mengusulkan anggaran sebanyak 12 milyar. Mengingat ada banyak sektor dalam Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang butuh pengelolaan dan pembenahan. Namun terkait berapa yang akan disetujui, pihaknya masih menunggu.
“Sudah kita usulkan, semoga cepat terealisasi, soal jumlah yang disetujui itu ranah pemerintah pusat,” tukasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas (Sekdis) Pariwisata Widayat, menambahkan bahwa tidak adanya kejelasan serifikat tanah yang ditunjukan warga setempat juga masuk menjadi faktor penyebab terhambatnya anggaran dana selama 2 tahun terakhir untuk Dinas Pariwisata Kab. Lombok Timur dari Pemerintah Pusat. Karena sesuai aturan, pemerintah tidak mungkin diperbolehkan membangun ditempat yang belum jelas pemiliknya atau di tempat yang hak milik pribadi.
“Kalau di tempat pribadi, jangan harap akan dikasih, karena ini anggaran milik pemerintah pusat,”cetusnya
Dia berharap kedepan ada Peraturan Daerah (Perda) sendiri yang khusus mengatur tentang sektor pariwisata yang disahkan langsung oleh Bupati. Sehingga Dinas Pariwisata benar – benar memiliki payung hukum dan menjadi bapak dari para pelaku pariwisata di Lombok Timur. Mengingat sejauh ini, Dinas Pariwisata tidak memiliki kekuatan untuk melakukan interpensi terhadap tempat – tempat wisata baik yang milik pemerintah daerah maupun masyarakat lokal yang mendiami tempat wisata tersebut.
“Kalau sudah ada Perda yang mengatur kan kita kuat, karena kita sudah ada payung hukum” tuturnya.
Terkait masalah tersebut, pihaknya sudah menyampaikannya lewat hak inisiatif dewan di DPRD untuk kemudian disampaikan ke Bupati. Sebagai pendukung, untuk drapnya Dinas Pariwisata sudah bekerjasama dengan Fakultas Pariwisata Hanzanwadi, PolTekPar dan Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram sebagai kajian akademisi.(Yat)

Related posts

Leave a Comment

Or

%d blogger menyukai ini: