TOP NEWS 

Memperihatinkan, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Lotim Masih Tinggi

Lombok Timur, SR – Saat ini, masalah kekesaran dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Timur masih tinggi. Hal tersebut selalu  menjadi  atensi atau perhatian dari Dinas P3KB (Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana).

Kepala Dinas P3KB H Ahmat,  menerangkan, dari sekian banyak kasus kekerasan yang terjadi dipengaruhi dua faktor, internal dan eksternal. Kalau yang internal lebih kepada masalah pola asuh atau kurangnya perhatian dan pengawasan  orang tua terhadap keberadaan anak-anak mereka. Sementara untuk faktor  eksternal lebih didominasi adanya pergaulan bebas di usia dini.

“Anak – anak sudah terbiasa terlena oleh handphone android lalu kekebasan bersosial media hingga tanpa kita sadari  timbullah pelecehan seksual dan kekerasan anak” tuturnya kepada Suara Rinjani, saat ditemui di ruang kerjanya,  Rabu (19/05).

Dari data kasus kekerasan terhadap perempuan  di Kab. Lombok Timur diperoleh rincian dari  masing – masing Kecamatan sebagai berikut.  Di tahun 2020 lalu mencatat  Kecamatan Sakra menduduki urutan pertama dengan persentase 11,76 % disusul Kec. Selong 9,80 %, Kec. Masbagik 8,82 %, Kec. Sakra Timur dan Labuhan Haji 7,84%, Kec. Jerowaru dan Kec. Aikmel 6,86%, Kec. Pringgabaya 5,88%, Kec. Sikur 4,90%,  Kec. Suralaga, Kec. Sukamulia, Kec. Pringgasela dan Kec. Terara di 3,92%, Kec. Keruak di 1,96 %, Kec. Montong Gading, Kec. Lenenk, Kec. Wanasaba dan Kec. Suela di angka 0,98%. Sementara dua Kecamatan lain nya  yaitu Kec. Sambalia dan Kec. Sembalun masih di angka 0,00 %.

Adapun rincian data  kekerasan yang terjadi selama 3 tahun terakhir mencatat untuk kekerasan fisik  di tahun 2018 sebanyak 58,47 % meningkat menjadi 86,32 % ditahun 2019 dan turun menjadi 74,51 di tahun 2020.

Untuk kekerasan seksual di tahun 2018 sebanyak 27,97 % turun  signifikan menjadi 7,69 % di tahun 2019 kemudian naik lagi ke angka 16,67 % di tahun 2020.

Sementara itu, dalam  3 bulan terakhir di awal tahun 2021 ini tercatat sudah 26 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dengan rincian 8 kasus KDRT, 8 kasus kekerasan fisik disusul 3 kasus perebutan hak asuh anak, 2 kasus penelantaran, 2 kasus traficking, 1 kasus pencabulan, 1 kasus  kekerasan seksual dan 1 kasus persetubuhan.

Ditambahkannya, kebebasan bermedia sosial tanpa adanya aturan batasan umur menyebabkan anak- anak akan mudah untuk saling berkomunikasi, mengatur jadwal pertemuan dan hal hal yang tidak baik dengan lawan jenisnya tanpa diketahui orang tua dan guru mereka.

Untuk menekannya pihaknya  sudah melakukan berbagai upaya. Diantara dengan menjalin kerjasama atau banyak bermitra dengan  semua pihak, lembaga dan instansi pendidikan yang ada di Kab. Lombok Timur. Guna meningkatkan kepedulian dan pengawasan, pihaknya juga menggandeng  LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)  yang  ada,  Forum Anak, Forum GenRe (Generasi Berencana) yang kedepan akan terus di kembangkan.

“Upaya lain yang dilakukan adalah dibentuknya mitra tentang pendidikan orang tua terhadap anak yang  sudah di tuangkan dalam Kampung KB maupun Sekolah Perempuan. Dengan 12 sekolah perempuan dan 44 kampung KB yang sudah di bentuk oleh Pemerintah Daerah ini diharapkan akan bisa menekan tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak usia dini di Kab. Lombok Timur,”urainya.

Strategi  tersebut, katanya, akan terus digalakkan guna mengatasi setiap permasalahan yang ada. Keberadaan  kampung KB dan Forum Anak  di setiap kecamatan ini kedepan akan menjadi ruang atau panggung untuk anak – anak yang notabene masih sokolah di SLTP untuk bisa  berbicara menyampaikan aspirasi dan keluhannya.

Berbicara tentang apa yang mereka alami  dari pelecehan seksual, kekerasan, pemukulan hingga kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Setelah  itu, anak-anak akan diarahkan ke sekolah mereka masing-masing untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut.

“Mengingat kekerasan yang terjadi banyak sekali dari pelajar dibawah umur atau masih SLTP. Sementara untuk tingkat SLTA karena sudah menginjak remaja kekerasan ini jarang terjadi,”katanya.

Sebelumnya, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kemendikbud Kab. Lombok Timur dalam membuat awik – awik/peraturan sekolah yang lebih khusus di interenal sekolah seperti  adanya penerapan  sangsi tegas atau skorsing tanpa adanya putus sekolah.  Ditambahkan, masa Pandemi juga mempengaruhi karena anak-anak lebih  banyak di rumah.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Selong, Ahmad Rifa’i kepada media diruang kerjanya menjelaskan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga hingga mengakibatkan percerian juga berdampak buruk pada fsikologis dan tumbuh kembang anak diusia dini.

“Dimana anak-anak akan terkesan lepas kendali hingga membawanya ke ranah pergaulan bebas,”ujarnya.

Dari data rekapitulasi laporan Pengadilan Agama Selong yang diperoleh, sejak bulan Januari hingga April 2021, tercatat kasus perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sudah berjumlah 278 kasus.

Ahmad Rifa’i mengimbau kepada semua orang tua agar rukun dalam membina rumah tangga. “Mari hidup rukun, kasihan anak-anak kita nanti kalau harus menjadi korban,” tutupnya.

Antisipasi Predator Seksual Anak, Warga Diimbaau Tingkatkan Pengawasan

Perkembangangan kasus kekerasan seksual terhadap anak akhir akhir ini menjadi perbincangan hangat banyak pihak. Garafiknya yang semakin naik dengan trand penyebab yang variatif membuat banyak pihak harus meningkatkan pengawasan dan kewaspadaannya terhadap keberadaan anak-anak di sekitar mereka. Mengingat, tanpa adanya pengawasan yang optimal,  keberadaan para Predator Sexsual yang kian marak ini susah untuk dikendalikan.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kabupaten Lombok Tmur, Judan Prayuna pun angkat bicara. Kepada Suara Rinjani, saat dikonfirmasi via handphone selluler, menyampaikan KPAI  turut perihatin dengan keberadaan para predator sexsual yang sudah semakin berani. Belajar dari kasus yang terjadi di Desa Korleko beberapa waktu yang lalu, kekerasan seksual terjadi karena belum optimalnya peran orang tua dan tetangga sekitar dalam melakukan pengawasan terhadap kedatangan orang asing.

“Sejauh ini kami belum pernah menemukan ada kejadian asusila dari seorang sales seperti yang terjadi di Desa Korleko beberapa waktu lalu. Dan ini menjadi atensi dan tanggung jawab serius kita bersama” tuturnya pada Jum’at (21/05).

Judan Prayuna menambahkan dalam situasi – situasi rawan seperti sekarang ini,  para orang tua dan tetangga disekitar rumah harus tetap waspada meningkatkan antisipasi yang ekstra terhadap kedatangan orang asing yang tidak dikenal. Mengingat masyarakat tidak pernah tau niat baik atau buruknya  tamu asing yang datang ke desa meski menggunakan seragam perusahaan.

Terkait kejadian yang terjadi di Desa Korleko cukup bisa dijadikan pelajaran bagi warga untuk selalu waspada. Anak kecil yang sudah dihantui rasa takut akan sulit untuk menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya.

“Inilah yang menyebabkan para predator seksual anak akan lebih berani melakukan tindakan asusila lalu kemudian menghilangkan jejak,”tuturnya.

Menindak lanjuti imbauan dan saran dari warga, KPAI pun sigap. Sejauh ini, pihaknya  sudah gencar  mengimbau kepada  Pemerintah Desa untuk segera menyusun peraturan desa yang didalamnya tertuang tentang perlindungan terhadap kekerasan seksual terhadap anak-anak yang masih dibawah umur.

Tindak lanjut dari PerDes ini adalah terbentuknya  satgas – satgas  khusus di setiap desa yang tugasnya melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap anak anak. Kemudian melakukan pengawasan dilingkungan sekitar sebagai bentuk antisipatif terhadap aksi para Predator Seksual tersebut.

“Harus ada kesigapan dari Pemerintah Desa, kasian kalau dibiarkan, predator sex inikan bukan lagi dari pihak keluarga tapi sudah bersifat variatif, artinya orang asing juga sudah mulai berani” bebernya.

Ditambahkannya, pada prinsipnya pemerintah desa diharapkan kooperatif menjalankan perdes yang berisi perlindungan terhadap  anak tersebut.

Terakhir KPAI berharap kepada semua pihak, para orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk tetap  bersinergi memberikan pendampingan dan pengetahuan.

“Seperti tokoh agama misalnya, dalam setiap khutbah Jum’at  agar bisa disampaikan juga tentang upaya pencegahan  bahaya kekerasan seksual terhadap anak,”harapnya.

Sementara khusus untuk sekolah-sekolah melalui Dinas Pendidikan disarankan agar ada program pendidikan yang khusus membahas perlindungan anak diluar materi wajib. Dimana, materi tersebut berisi tentang upaya antisipasi terhadap orang asing baik lewat android/handphone  maupun  secara langsung di luar jam sekolah. Materi juga harus berisi upaya upaya antisipasi terhadap ajakan – ajakan orang yang tidak dikenal saat pulang sekolah ataupun saat hendak bermain ke teman – temannya yang dengan modus tertentu.

“Menjaga anak-anak adalah tanggung jawab kita bersama selaku orang tua mereka, mari tetap waspada agar kejahatan sex dan kekerasan fisik terhadap anak-anak tidak terjadi lagi” tutupnya. (Yat)

Related posts

%d blogger menyukai ini: