SUARA MATARAM 

Ditaksir Telan Milyaran Rupiah, Kunjungan Dewan NTB ke Jogja-Bali Dipertanyakan

Mori Hanafi

Mataram SR – Kunujungan Kerja (Kunker) anggota DPRD NTB di tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda menimbulkan pertanyaan dari berbagai kalangan, sebab dilakukan dalam kondisi ekonomi lesu seperti ini. Seharusnya kegiatan keluar daerah dengan anggaran cukup besar mestinya bisa dihindari untuk fokus menangani masalah ekonomi masyarakat NTB akibat dilanda Covid-19 berkepanjangan.
Wakil Ketua Dewan Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB,Mori Hanafi yang ditemui para awak media di ruang kerjanya Selasa (20/04) lalu menjelaskan terkait pertanyaan wartawan terkait soal anggaran kunjungan kerja ke Jogja pada 2020 dan ke Bali pada 2021. Menutrut Mory, kegiatan kunjungan kerja atau studi banding tersebut sudah dilaksanakan dua kali di tahun 2020 kita ke Jogjakarta dan 2021ini kita ke Bali pada awal April ini dengan menggunakan APBD NTB Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 kurang lebih sebesar 1,2 miliar rupiah.
“Anggara tersebut memang benar adanya, dengan motivasi dan tujuan dari kegiatan tersebut, berkunjung ke tempat wisata untuk melihat perbandingan situasi yang ada di Bali dengan setuasi di NTB ini sebagai bahan acuan. Alasanya, bahwa anggaran tersebut adalah resmi atas usulan leading sektor terkait yaitu Dinas Kominfo NTB,” kilah Mori.
Mori melempar ke Kabag Humas Sekwan DPRD Mamik Juan, saat ditanya soal wartawan yang mengikuti kunker dewan tersebut. Menurut Mamik Juan, pada dasarnya kami tidak membedakan semua media yang ada di NTB ini, kami selalu menerima asal persaratannya ada.
“kami tetap mengakomodir juga teman-teman wartawaan yang ikut kunker asal memenuhi persyaratan yang ditentukan,”katanya.
Kadis Kominfotik NTB, Gede Ariadi saat dikonfirmasi di ruang kerjanya (21/04), sebelum dimutasi menanggapi pertanyaan awak media koran ini terkait informasi yang diterima dari Wakil Ketua 1 Dewan Provinsi NTB Mory Hanafi, yang mengatakan bahwa anggaran study banding ke Jokja dan ke Bali tahun kemarin dan tahun ini menggunakan anggaran APBD NTB dan bukan dana aspirasi, dibantah.
Menurut Gede Ariadi bahwa anggaran tersebut merupakan aspirasi dewan dan bukan dari APBD NTB. Kegiatan itu resmi program dewan, semestinya semua keterangan dari dewan karena sumber dan usulannya juga dari sana (dewan).
“Hanya saja anggaran tersebut dititipkan di instansi ini (Kominfo NTB) dan memang anggaran tersebut betul ada, tapi tidak sebesar itu. Kalau saya tidak salah sekitar 300 juta apa 400 juta yang terpakai dalam kegiatan study banding tersebut bahkan mungkin yang terpakai sekitar 200 juta, masih ada sisanya mungkin untuk kegiatan yang lain,”kata Gede agak ragu.
Salah seorang masyarakat NTB, Sahnun mengaku kecewa adanya kunjungan kerja atau study banding dilaksanakan di saat masyarakat NTB sedang berduka dan ekonomi masyarakat NTB sangat sulit akibat pemdemi Covid 19. Belum lagi musibah dan bencana banjir bandang dan longsor terjadi yang terdampak di hampir semua daerah yang ada di NTB.
“Kegiatan tersebut menurutnya hanya buang uang saja, kerena lebih besar mudaratnya dari pada manfaatnya,” tegasnya.
Masih menurut Sahnun, jujur jika dewan mau terbuka dan membuka mata untuk kegiatan kemanusiaan masih ada waktu untuk merevisi dan mengalikan anggaran tersebut untuk korban banjir bandang yang terjadi di NTB ini.
Caba banyangkan betapa lelahnya mereka para mahasiswa dan relawan lainnya berdiri kepanasan di simpang jalan lampuh merah, mencari belas kasih orang hanya untuk membantu saudaranya di sana yang dilanda bencana, mereka pelajar dan mahasiswa belum tentu mereka lahir dari orang tua yang kaya
“Tapi mereka punya rasa kepedulian terhadap masyarakat yang landa bencana seperti musibah bencana banjir bandang di Kabupaten Lombok Tengah, banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara serta banjir bandang di Dompu dan yang terakhir banjir bandang di Kabupaten Bima,”tegasnya.
Sahnun juga mengungkapkan dua kali kegiatan tersebut di lakukan hanya dengan orang yang sama, jadi orang-orang itu saja yang diajak pergi.
“Artinya kegiatan tersebut tidak mengacu pada asas pemberdayaan dan keadilan sebagai bangsa yang satu dan masyarakat berdemokrasi di NTB ini. Kita banyak media dan wartawan di NTB ini tapi kenapa yang pergi hanya itu-itu saja,” sesalnya.
Masih menurut Sahnun kedua pejabat publik ini baik Mori Hanafi dan Gede Arianta memberikan keterangan yang berbeda dan terlihat terlalu mengada-ada seakan mereka sedang belajar membohong publik, hingga ada keraguan kami untuk mengiyakan alasan tersebut.
“Karena dalam keterangan Kadis Kominfo NTB sangat berbeda jauh dengan keterang yang disampaikan Wakil Ketua 1 DPRD NTB itu. Dengan demikian patut diduga ada niat tidak baik untuk mempermainkan anggaran yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara. Ini perlu ditelusuri lebih dalam oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang berwenang,”pintanya.
Sahnun berjanji, dalam waktu dekat ini akan mengkonfermasikan persoalan tersebut kepada pihak yang berwenang yaitu BPK dan Kapolda NTB serta Kejaksaan Tinggi NTB. “Kasus kunker dewan ini patut dilakukan audit dan pengusutan lebih lanjut,”pungkas Sahnun. (Sm)

Related posts

%d blogger menyukai ini: