SUARA SUMBAWA 

Ketua LMP Sumbawa, Kawal Pedagang Lama Yang Belum Terakomodir di Pasar Seketeng

Sumbawa Besar, SR – Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tanggara Barat (NTB) siap mengawal pedagang lama yang belum terakomodir berjualan dipasar Seketeng. LMP Sumbawa juga membantah tudingan soal larangan berjualan para pedagang pasar Seketeng.

“Jujur DPRD juga sangat berterimakasih kepada LMP, karena kita di LMP tidak ada namanya melarang orang jualan, seperti teman-teman LSM lainnya berpikir pada saat kita melakukan hearing, kita dikira melarang orang jualan. Tapi, sebenarnya tidak,” kata Ketua LMP, Srih saat dikonfirmasi Media ini via telepon Minggu (11/04).

Ia menambahkan, kedatangan LMP ke Kantor DPRD itu. Pertama, untuk melihat atau mengecek sejauhmana data-data pedagang yang masuk dengan data-data yang akan menempati tempat tersebut supaya singkron. Kedua, apa kriteria pedagang-pedagang baru itu, sehingga pedagang baru itu terlalu banyak bermunculan sampai pedagang lama ini terabaikan.

“Rabu  kemarin, LMP sudah bersurat kepada DPRD meminta untuk hearing. Tujuan LMP hearing sebenarnya itu, bukan melarang orang berjualan seperti yang disinyalir oleh teman-teman LSM lain-lain. Tidak. Kedatangan kami disitu untuk mengawal dan meminta transparansi daripada pihak-pihak terkait yang terdiri dari 6 tim yang bertugas untuk merelokasi pasar tersebut, ada dari Bapenda, Disperindag Sumbawa dan lainnya,” terangnya.

Dijelaskannya, kita sudah berusaha mewancarai, mulai dari Bapenda, tetapi tidak ada berita yang singkron atau data yang real yang kita dapatkan disana.

“Kemudian kita dilempar lagi ke Disprindag, di sana Disprindag juga bahasanya sama dengan Bapenda,” tandasnya.

“Syarat untuk menjadi pedagang itu boleh dalam satu KK itu, 4/5 menurut Bapenda, sementara menurut Disperindag tidak boleh karena 1 KK itu, hanya boleh 1 orang pedagang saja,” sambungnya.

Lanjutnya, sehingga dari keterangan tersebut, kita dari LMP mempunyai inisiatif untuk meminta hearing kepada Ketua DPRD, Bapak Rafiq karena belum puas terhadap jawaban tersebut. “Ternyata pada saat hearing itu, ada LSM lain beserta pedagang pasar yang katanya menuding LMP itu melarang orang berjualan, seperti itu. Padahal sebenarnya ndak seperti itu,” paparnya.

Ia mengungkap, setelah bertemu dengan Pak Yamin dan Berliyan Rayes, anggota Komisi 2 DPRD Sumbawa. Dari pada kita ribut,  akhirnya kita batalkan hearing hari itu. “Saya sendiri langsung menemui Pak Sekda untuk meminta rapat agar segera diklarifikasi dengan beberapa pihak atau tim yang memegang permasalahan ini,” tukasnya.

Diterangkannya, saat itu kata Srih, langsung ada rapat bersama Sekda dan Bupati kemudian tim-tim, termasuk Bapenda dari bidang pasar dan semua 6 tim yang relokasi pasar hadir pada sore itu. Di situ kami membawa pedagang, karena ada pedagang yang keberatan jika lapak sembako itu harus dibagi, ada baik itu yang di atas maupun di bawah dan kami sudah berusaha membantu, karena menurut kami kalau lapak sembako dibagi itu tidak per.

“Tentu kalau yang di bawah itu lebih laku, karena orang mungkin malas naik ke atas,” katanya.

Pada kesempatan itu, kepala pasar, diwakili salah satu Kabidnya,  Din yang menjelaskan sebelum kita melakukan pembagian di pasar, kita sesuaikan dulu jumlah lapak atau kios yang akan ditempatinya. Ketika kios itu tidak mencukupi kouta pedagang sembako, baru kita undi.

Kami dari LMP meminta ketika nanti kami mendapatkan pelanggaran, seperti jual beli lapak, maka yang pertama harus bertanggung jawab adalah Sekda dan Bapak Bupati dan dia ACC. ” Kalau dia ASN maka saya akan pindah, begitu kata Pak Sekda. Begitupun kata Pak Bupati, bahwa ketika didapat yang menjual beli lapak, lapaknya ditarik, diambil kembali oleh Pemda,” tutur Srih panjang lebar.

Sambungnya, Jadi, didalam perjalanan ada laporan masyarakat ada 5 warga yang kami tangani termasuk 4 penjual jam, 1 penjual sayur yang namanya sempat tidak muncul di Bapenda. “Saya tidak tahu apa permasalahannya. Alhamdulillah, kami dampingi sesuai dengan kriteria bahwa memang harus ada rekomendasi dari juru tiket pada saat itu. Alhamdulillah semua sudah mendapatkan lapak,” ungkapnya.

Pedagang sudah bisa mulai berjualan. Bahkan, ketika menemui Kabid pada saat mengocok lot sayur, sudah ada beberapa pedagang yang mulai buka tanggal 9 April dan sudah diupdate di status bahwa memang disitu sudah berjualan sesuai dengan apa yang kita harapkan.

“Sekali lagi kita di LMP tidak ada namanya melarang pedagang, kami sangat mendukung untuk merelokasi padagang secepatnya selama kepentingan pedagang lama itu diprioritaskan, seperti itu,” pungkasnya. (bgs)

Related posts

Leave a Comment

Or

%d blogger menyukai ini: