SUARA LOTENG 

Kejari Loteng Diminta Serius Tangani Kasus Insentif Nakes

Lombok Tengah, SR – Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kejari Loteng, Prov. NTB), diminta serius menangani kasus tunggakan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) Loteng dalam penanganan pasien Covid-19 tahun 2020 lalu.
Hal ini diminta secara langsung oleh perwakilan Pemuda Pancasila yakni, Sekertaris Pemuda Pancasila Loteng, Sahirudin, Rabu (10/03). Menurutnya, kasus ini berkaitan dengan keberlangungan hidup serta hak para tenaga kesehatan di daerah.
Lanjutnya, jangan sampai nantinya kasus ini tidak jelas penyelesaiannya. Mengingat banyak kasus lain di daerah yang hingga kini masih tidak jelas penyelesaiannya ditangani Aparat Penegak Hukum (APH).

“Apalagi kalau kasus itu berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah. Hal ini tidak boleh terjadi pada kasus insentif nakes Loteng, Kejari harus serius menanganinya,” katanya tegas.
Sangat diharapkan Jaksa dalam menangani kasus pun nantinya tidak sampai masuk angin dan terjadi negosiasi harga. Dengan begitu, citra dan nama baik APH akan semakin baik di mata masyarakat serta dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja APH terutama dalam hal ini Kejari Loteng.
Kasi Intelijen Kejari Loteng, Catur Hidayat Putra, SH, Kamis (11/03) merespon hal ini mengungkapkan, kalau pihaknya memang telah menerima laporan terkait kasus tunggakan insentif nakes Loteng ini. “Laporan yang masuk masih sedang kita dalami. Jadi untuk sementara ini, maaf saya belum bisa berkomentar terlalu banyak,” ungkapnya.
Ditambahkan, yang jelas pihaknya berjanji akan serius dalam menangani setiap laporan kasus yang masuk dari masyarakat dan khusus untuk proses kasus tunggakan insentif nakes Loteng, pihak Kejari pun telah melakukan pemanggilan terhadap beberapa orang pihak terkait. Termasuk pemanggilan terhadap para nakes yang insentifnya tertunggak pembayarannya saat inipun sudah dilakukan pihak Kejari Loteng.
Sebelumnya seperti diketahui, puluhan nakes yang terlibat dalam penanganan pasien Covid-19 di Loteng, dikabarkan terhitung sejak bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2020 lalu belum menerima insentif yang menjadi hak mereka dari pemerintah. (ang)

Related posts

%d blogger menyukai ini: