PD NW Lotim Serahkan SK Menkumham Soal Legalitas NW kepada Bupati

PD NW Lotim Serahkan SK Menkumham Soal Legalitas NW kepada Bupati

 

Lombok Timur SR – Seperti diketahui, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan SK terbaru untuk Perkumpulan Nahdlathul Wathan (NW) dan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) hasil Muktamar XIV di Mataram 2019.
SK bernomor AHU 0001269.AH.0108 diterbitkan pada putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali Nomor: no 278 pk / pdt / 2020, tertanggal 15 Mei 2020 yang bersedia dan memberikan legitimasi NW yang dipimpin Syaikhuna Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin Atsani.
Untuk menyosialisasikan SK Menkumham tersebut, Pengurus Daerah Nadlatul Wathan (PDNW) Kabupaten Lombok Timur, bersama jajaran dan didampingi Pimpinan Daerah Pemuda NW Lotim melakukan kunjungan silaturahim kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) beberapa waktu lalu.
Roadshow tersebut dimulai dengan mendatangi Polres Lotim yang diterima langsung Kapolres Lotim AKBP Tunggul Sinatrio. Setelah itu, mendatangi Makodim 1615 yang diterima juga Kodim Letkol. Inf. Agus Prihanto Donny.

Ketua PDNW TGH Muzayyin Sobri saat menyerahkan SK Menkumhan ke Wakil Bupati Lotim H Rumaksi

Kepada PDNW, kedua pimpinan keamanan daerah Lotim itu meminta kita menjaga kondusivitas darerah.
Rombongan PDNW Lotim selanjutnya mendatangi Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy.
Dalam kesempatan itu, Bupati menyambut baik atas selesainya kasus hukum soal legalitas NW. Ia berharap momentum ini bisa dijadikan untuk mempersatukan persepsi dalam memperjuangkan dan mengembangkan NW.

“Saya kira ini momen baik untuk bersatu. Mari tanggalkan ego demi kemajuan NW yang didirikan Pahlawan Nasional Maulanasyaikh ini,” harap Bupati

Selain mendatangi Bupati, PDNW juga mendatangi kediaman Wakil Bupati Lotim H Rumaksi, dengan tujuan yang sama menyerahkan copian SK Kememkumham tersebut.

Ketua PDNW Lotim, TGH Muzayyin Sobri, dihadapan para pemimpin daerah itu mengungkapkan bahwa kegiatan silaturahim dan sosialisasi SK Menkumham ini adalah perintah langsung dari Ketua Umum PBNW Syaikhuna Tuan Guru Bajang KH Zainuddin Atsani, kepada semua pengurus NW se Indonesia, permakluman bahwa NW sudah sah dan satu kepengurusan seperti yang di dalam SK Kemenkumham tersebut.
“Jadi, kami ingin pemerintah daerah juga siaga NW yang sudah satu dalam kepengurusan, sehingga pemda tidak ragu ketika ingin melibatkan organisasi NW dalam berbagai aspek pembangunan,” tandasnya. (*)

Share this post