IKLAN DAN KERJASAMA 

Fasilitasi Hearing GTKHNK, Dewan Lobar Akan Datangi BKN Regional Bali

 

Lombok Barat SR – Puluhan Guru Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori usia 35+ tahun audiensi ke DPRD Lombok Barat. Mereka meminta dukungan dari lembaga legislatif tersebut, agar bantu menyuarakan GTKHNK 35+ menjadi prioritas agar terakomodir menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Selasa 12/1.

Forum audiensi GTKHNK 35+ di ruang sidang utama DPRD Lobar tersebut, ditetima langsung Wakil Ketua l Hj. Nurul Adha Muharrar S.Th.I, Anggota Komisi lV Lalu Irwan, Kepala Bidang BKDPSDM Pengadaan Penempatan Fasilitas Purna Tugas, L Suastariadi Handayani dan Kepala Bidang TKD Dikbud H. Ahmad Suja’i.

Ketua GTKHNK Mahsyun meyebutkan, hearing hari ini merupakan hearing yang ke dua. Karena di hearaing yang pertama tujuan kita minta ke DPR untuk memperjuangkan kita menjadi PNS bagi guru honor yang usia 35+ bagi yang sudah masuk Dapodik. Tapi karena regulasi pemerintah sekarang tidak ada lagi pengangkatan PNS untuk 2021 dan dialihkan ke P3K sebanyak satu juta orang.

Suasana Hearing Oleh GTKHNK Saat Menyampaikan Aspirasi Terkait Harapan DPRD Lombok Barat. Puluhan Perwakilan Guru Honor ini Meminta Agar Bisa Diprioritas Untuk Diakomodir Sebagai P3K

Makanya GTKHNK 35+ hearing lagi agar bisa diprioritaskan, karena pada rekrutan P3K ini semua bisa diakomodir bagi guru honor yang penting masuk Dapodik. Jadi tidak melihat umur dan masa pengabdian.

“Artinya kami yang usianya sudah tua ini dituntut untuk bersaing sama yang muda. Kalau begini kan bukan prioritas lagi,”paparnya.

Untuk itu lanjut Mahsyun, pihaknya menuntut Pemerintah Daerah agar memperjuangkan agar GTKHNK 35+ ini bisa dijadikan prioritas bahkan tanpa tes lagi. Bayangkan saja, untuk kita di Lobar terdapat 573 orang usia 35+. Kalau kita tereliminasi dari P3K tahun ini, otomatis akan tergeser dan tereliminasi. Ini bisa menjadi masalah.

“Kami sangat berharap kepada Pemda membantu agar bisa diprioritas mendapat (P3K),” pintanya.

Mengenai regulasi pengangkatan P3K dari pusat sudah dipahami. Hanya saja masih ada galau dan keraguan pasal data. Misalnya terdapat 1.828 data yang diusulkan, tapi apakah bisa menjamin nama nama GTKHNK35+
dari data yang ada.

“Sebab kami ini banyak yang rata rata diatas 10 tahun yang sudah mengabdi dan masuk Dapodik semua,” terang dia.

Wakil Ketua l DPRD Lobar Hj Nurul Adha dan komisi IV DPRD Lobar Menangapi permintaan GTKHNK.
Kalangan DPRD mengaku jika penerimaan P3K itu menjadi kebijakan pusat. Daerah tak memiliki kewenagan untuk menentukan itu. Meski demikian Hj Nurul mengatakan akan berusaha memperjuangkan aspirasi para guru itu. politisi PKS itu bahkan menegaskan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) memprioritaskan 573 anggota GTKHNK+35 itu masuk formasi P3K Lobar.

“Data yang 500 sekian itu harus diprioritaskan. Dan akan kami susul dengan surat agar terus ditindaklanjuti,” tegas Nurul.

Demi mengawal aspirasi para guru itu, dalam waktu dekat ia bersama dengan komisi IV akan datang ke BKN Regional Bali. Disamping ia meminta pengurus GTKHNK itu terus berkoordinasi dengan Dikbud untuk memastikan sudah terakomodir 573 guru itu.

Anggota Komisi lV Lalu Irwan menyebutkan, mestinya Dikbud menunjukan keberpihakan ke kawan kawan tenaga pendidikan ini. Namun lanjut dia, kepada tenaga pendidikan yang ada tetap harus mengedepankan aturan minimal 20 tahun dan diatas 35 tahun dengan harus terdaftar di Dapodik.

Kalau memang data Dapodik ini menjadi salah satu syarat agar teman teman ini yang belum masuk data Dapodik agar bisa diselesaikan dan diprioritaskan.

“Mekanismenya sederhana, dari pusat memberikan data kepada daerah dan Daerah yang mengusulkan berdasarkan kebutuhan,” tegasnya.

Kalau bisa kebutuhan kebutuhan ini, kepada teman teman tang sudah pukuhan tahun mengabdi. Mereka harus mendapat peluang karena faktor umur.

“Harapan kami kepada Dikbud tolong agar dapat diprioritaskan, kalau tidak kami akan berteriak,” tekan dia.

Ketua Komisi lV H. Jumarti mengatakan, yang baru ini dirinya telah mengikuti Rakor Penyusunan Informasi P3K bahwa, yang terdata dari 1762 merupakan formasi guru kelas dan guru Mapel lainnya. Untuk Lombok Barat dari data 1828 orang terdapat 66 formasi Pendidikan Agama Islam (PAI). Angka ini karena BKDPSDM telah melakukan penyusunan eformasi. Namun bagi daerah yang telah menyusun eformasi dan PAI tidak bokeh ditambah dan bokeh dikurang. Artinya mengakui formasi PAI.

“Jadi untuk Lobar tidak usah khawatir karena ada sekitar 66 formasi guru agama,” terangnya. (w @ N)

Related posts

%d blogger menyukai ini: