Dewan Minta Pemkab Sertakan Analisa Investasi

Dewan Minta Pemkab Sertakan Analisa Investasi

 

Penyertaan Modal Terancam Tak Bisa Dieksekusi

Lombok Barat SR – Dewan membebankan kepada Pemkab Lombok Barat agar menyerahkan analisis investasi dan analisis bisnis dari BUMD. Pasalnya, hingga kini Raperda penyertaan modal yang dibahas di DPRD belum disetujui.
Merujuk pada aturan yang tertulis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 4 tahun 2020 tentang penyusunan baru APBD 2021.

Namun, jika demikian Pemkab tak bisa penuhi peraturan Kemendagri, dipastikan nggaran Penyertaan Modal untuk sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Lombok Barat (Lobar) di APBD 2021 terancam tak bisa tereksekusi.

“Seharusnya Pemkab jangan menggunakan adat segala sesuatu langkah pemerintahan. Artinya, jangan menggunakan 10 tahun penyertaan modal sampai hari ini padahal ada aturan yang baru, yakni wajib menyertakan analisis investasi, ”jelas Ketua Pansus Penyertaan Modal, Indra Jaya Usman, Kamis (07/01).

Menurutnya, permasalahannya sekarang bukan pada berapa besaran penyertaan modal yang diberikan kepada BUMD itu. Namun syarat untuk penyertaan modal sesuai Permendagri itu yang harus dipenuhui. Termasuk juga modal dasar BUMD yang harus disetorkan ke daerah. Jumlahnya pun mencapai puluhan miliar.

“Pertanyaan kami, kapan ini bisa mewajibkan? kan itu harus jelas, karena berkaitan dengan peningkatan APBD kedepannya, ”ungkapnya.

Pihaknya tidak ingin berbicara seperti badan stempel ketika diusulkan Raperda oleh Pemda langsung disetujui. Karena tidak bisa hanya memasukan Perda penyertaan modal untuk terus diketok DPRD. Harus ada analisis investasi yang jelas akan dibahas pihaknya. Karena Perda itu pembantuan selama 5 tahun dan pembantuan berapa yang harus disetorkan ke daerah, jarak tahun hingga lainnya. Seperti yang dilakukan kabupaten lain di Indonesia.

“Di Lobar mendraf seperti itu saja mana? Apa yang mau disahkan (Perda),” herannya.

Selain itu dalam penyertaan modal itu tak hanya melulu mengenai dana segar. Adapula evaluasi aset yang sudah disertakan modal. Dengan melakukan evaluasi aset, bisa diketahui nilai kekayaannya, sehingga semakin sehat kondisi BUMD. Selain itu untuk melihat kapitalisasi cadangan, sehingga Pemkab bisa menyiapkan BUMD yang sudah bagus, kemudian setiap tahun bisa dihitung sebagai penyertaan modal.

“Tempuh jalur ini juga jangan hanya mengandalkan aset dan uang, kalau terus diandalkan habis uang dan aset daerah ini,” tegasnya.

Jika sampai dokumen analisis investasi ini tidak dipenuhi Pemkab Lobar, dipastikan Perda penyertaan modal tak akan diketok.

“Otomatis dampaknya dana penyertaan modal yang sudah dimasukkan dalam APBD murni 2021, tidak bisa dieksekusi. Ini sudah sesuai aturan,” tegas politisi Demokrat itu kembali.

Mengenai layak atau tidak layak BUMD ini menerima penyertaan modal? Indra semua BUMD layak untuk mendapatkan penyertaan modal. Dari enam BUMD terdiri dari PT AM Giri Menang, Bank NTB Syariah, PT Tripat, BPR NTB Lombok Barat, BPR Layar B dan PT Jamkrida. Hanya di PT AM Giri Menang yang akan diberikan penyertaan modal dalam bentuk uang, sedangkan untuk BUMD yang lainnya akan diberikan penambahan modal dalam bentuk aset. (w @ N)

Share this post