Dewan Tuding Kelangkaan Pupuk Akibat Birokrasi yang Lamban

Dewan Tuding Kelangkaan Pupuk Akibat Birokrasi yang Lamban

Lombok Timur SR- Terjadinya kontradiksi di tengah masyarakat yang mengatakan dalam beberapa hari terakhir terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi membuat Dewan Komisi IV DPRD Lotim memanggil Kepala Dinas Pertanian untuk dimintai kejelasan. Wakil Ketua DPRD Lotim H. Daeng Paelori mengatakan, keresahan masyarakat akan kelangkaan pupuk dalam beberapa hari terakhir disebabkan kelambanan birokrasi.

“Ternyata kelangkaan pupuk ini disebabkan pengaruh kelambanan birokrasi. Jujur Kepala Dinas mengatakan seperti itu sehingga SK untuk pengecer mudah-mudahan hari ini segera terkirim dan diyakini minggu depan pupuk ini sudah tersedia,” kata Daeng Paelori pada Suara Rinjani di Kantor DPRD Lotim, Rabu (6/1).

Ditanya mengenai hubungan birokrasi dengan kelangkaan pupuk yang terjadi, dalam hal ini berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), Dinas Pertanian yang mempunyai kuasa mengeluarkan surat keputusan (SK) kepada para distributor atau pengecer yang kemudian dikirim ke Provinsi.

“Berdasarkan RDKK itu, dinas yang bersangkutan mengeluarkan SK untuk dikirim ke Provinsi. Jadi ini yang saya katakan birokrasinya agak terlambat mengakibatkan pupuk itu langka di pasaran,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Lotim H. Abadi mengatakan, majunya musim tanam pada tahun ini menyebabkan terjadinya kelangkaan tersebut. Adapun untuk pupuk non subsidi, lanjutnya, tidak pernah terjadi kelangkaan. Hanya saja masyarakat lebih memilih membeli ponsel pupuk bersubsidi karena harganya terjangkau.

“Untuk pupuk non subsidi memang selalu tersedia. Beberapa distributor sudah melakukan penebusan untuk pupuk non subsidi, tetapi di satu sisi petani kita memilih harga yang lebih rendah. Penanaman pada tahun ini juga serempak, jadi kebutuhan pupuk kan banyak jadinya,” jelas Abadi.

Selain itu, menurut Abadi, yang menjadi penyebab utama kelangkaan tersebut adalah jatah pupuk untuk tiga orang petani diambil oleh satu orang petani.

“Masalah utamanya juga, jatah tiga orang petani diambil oleh satu orang,” imbuhnya.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Lotim, sebanyak 160 ribu hektare lahan pertanian di Lotim, 150 ribu hektarenya pupuknya disubsidi oleh pemerintah. Sedangkan untuk jatah pupuk bersubsidi Lotim pada tahun ini berjumlah 27.569 ton. Di lain sisi pada tahun ini pemerintah telah mengurangi jumlah rekomendasi dari yang sebelumnya pada tahun 2020 per hektarenya mendapat 2,5 kwintal menjadi 125 kilogram. Artinya ada pengurangan 50 persen.

Dari sisi harga, ada beberapa jenis pupuk yang mengalami kenaikan harga. Kenaikan berkisar antara Rp 400-500/kg. Urea dari harga Rp 1800/kg naik menjadi Rp 2250/kg, SP36 dari Rp 2000/kg menjadi Rp 2400/kg, ZA dari Rp 1400/kg menjadi Rp 1700/kg, dan pupuk organik Rp 500/kg menjadi Rp 800/kg.

Share this post