Kadis Perhubungan NTB Beri Penjelasan Soal Perubahan Nama Bandara

Kadis Perhubungan NTB Beri Penjelasan Soal Perubahan Nama Bandara

SR Mataram – Beredarnya di medsos surat perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi BIZAM yang dibuat anggota DPDRI TGH Ibnul Halil, ke Menteri Perhubungan dengan menyertakan beberapa alasan diantaranya, tokoh-tokoh NU di Loteng sepakat tidak setuju perubahan nama bandara tersebut dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan No. 39 tahun 2019 tentang Tatanan Kebandar-udaraan. Dimana dalam PM yang baru ini, terdapat beberapa perubahan. Didalamnya dicantumkan persyaratan, antara lain: 1. Persetujuan Bupati setempat 2. Persetujuan DPRD setempat.


Menanggapi syarat kepatuhan anggota DPD RI itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat L. Bayu Windia, saat dihungi via WA pada Minggu (03/01) angkat bicara.
Menurutnya, proses, syarat dan prosedure mempersembahkan nama bandara di Lombok, NTB sudah ditetapkan dengan SK. Menteri Perhubungan No. 1421 tahun 2018 tertanggal 5 Sepetember 2018. Acuan yang digunakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 69 tahun 2013 tentang Tatanan Kebandar-udaraan.
“Dasar hukum inilah yang digunakan oleh Menteri Perhubungan untuk menentukan nama bandara Lombok, NTB sebagai Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Yakni, dengan mengikuti dasar hukum yang tersedia pada saat itu, yaitu PM. 69 tahun 2013. Didalam Peraturan Menteri No. 69 tahun 2013 tersebut, tidak secara rinci mengenai syarat mempersembahkan nama bandara, ”urainya.
L Bayu menambahkan, meskipun demikian, didalam perencanaan Gubernur kepada Menteri Perhubungan, merujuk nama bandara di Lombok, NTB, dilekati dokumen sebagai berikut. 1 Surat dukungan dari unsur Pimpinan DPRD. 2. Surat dukungan organisasi organisasi masyarakat. 3. SK. Presiden tentang penetapan Tuan Guru KH Muhammad Zainuddin Abdul Majid sebagai Pahlawan Nasional.
Belakangan, beberapa bulan setelah nama Bandara BIZAM telah ditetapkan, terbit Peraturan Menteri Perhubungan No. 39 tahun 2019 tentang Tatanan Kebandar-udaraan. Dalam PM yang baru ini, terdapat beberapa perubahan. Didalamnya dicantumkan persyaratan, antara lain: 1. Persetujuan Bupati setempat 2. Persetujuan DPRD setempat.
“Persyaratan ini sangat diperlukan jika KEDEPAN akan ada penetapan nama bandara. TAPI tidak dapat diberlakukan untuk nama bandara, yang sudah ditetapkan sebelum terbitnya PM. 39 tahun 2019. Dengan kata lain, tidak bisa konsisten, ”pungkasnya.
Praktisi Hukum NTB Muhammad Ikhwan, SH, juga memberikan tanggapan atas apa yang di sampaikan DPD RI Dapil NTB TGH Ibnul Halil, yang tidak menginginkan perubahan nama bandara itu.
Menurutnya, bahwa alasan mereka menolak permintaan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat, adalah alasan yang dibuat-buat karena dengan jamaah NW saja sudah pasti banyakan jamaah NW dari menolak. Termasuk penetapan nama bandara ambruk jangan mengedepankan organisasi tertentu. Ini juga tidak beralasan sama sekali, padahal, jelas dalam SK Menteri Perhubungan No. 69 tahun 2013 tidak ada satu katapun menyebut NW, karena ZAM adalah Pahlawan Nasional.
“Kata Pahlawan Nasional di berkali sebut kali di dalam SK. Jadi bukan karena NW Bapak Maulanasyaikh itu namanya di bandara, tapi karena beliau pahlawan nasional, ”tegasnya.
Lanjut Iwan, pada poin 4 dicantumkan Ibnu Kholil bahwa nama BIL sudah mewakili semua nama kabupaten yang ada di Lombok, ini tidak beralasan sama sekali, karena tidak ada satupun bandara yang mewakili semua nama kabupaten di dunia ini.
“Kalau mewakili nama pulau Lombok ya, tapi mewakili semua nama kabupaten tidak sama sekali. Nama bandara tidak harus mewakili nama pulau bahkan kabupaten atau nama semua kabupaten di suatu pulau, ”jelasnya.
Apalagi, kata Pengacara gaek ini, opini yang dibangun adalah nama bandara adalah nama pendiri NW, nama Tuan Guru dan tokoh Lotim sehingga tidak boleh karena masih ada juga ulama lain dan tokoh lain, biar adil, biar sama kita pakai yang netral saja nama BIL .
“Ini semua karena mereka tidak pernah membaca SK Menhub tentang perubahan nama bandara, yang jelas-jelas nama itu diberikan atas penghargaan sebagai pahlawan nasional. Sekarang semua jadi terang benderang, bahwa semua alasan yang dipakai sama sekali tidak benar, hanya ada ketidaksukaaan saja, ”tandasnya. Sekarang ini yang diperkukan adalah Negara harus berpegang pada hukum yang menegakan hukum dalam segala situasi, ”pungkas Iwan. (sr)

 

Share this post