Harga Tembakau Tidak Stabil, Rinjani Foundation Hearing dengan Dewan

Harga Tembakau Tidak Stabil, Rinjani Foundation Hearing dengan Dewan
Lombok Timur SR- Puluhan anggota aliansi Rinjani Foundation mendatangi Kantor DPRD Lombok Timur (Lotim) guna melakukan hearing. Mereka menuntut Dinas Pertanian Lotim bertindak tegas atas tidak stabilnya harga tembakau dan menuntut banyaknya gudang tembakau tak berizin yang mereka anggap merusak harga tembakau.
“Kita minta kepada Dinas Pertanian yang memiliki wewenang untuk merubah, menyepakati sesuai dengan kesepakatan awal yaitu harga tembakau. Jangan sampai harga tembakau yang ada di menu itu Rp. 4700/kg, tetapi di lapangan harganya Rp. 3500/kg,” kata Ketua Rinjani Foundation, Zainul Muttaqin pada media ini, Kamis (01/10).
Selain itu, Zainul juga menganggap gudang-gudang tembakau kecil sengaja dibuat oleh perusahaan besar semata-mata hanya untuk menghindari pajak. Jika pada musim panen kali ini petani merugi, menurut Zainul, maka akan banyak terjadi tindak kejahatan, akan banyak TKI dan perceraian.
“Polanya kan begini; ada gudang besar dibuat gudang-gudang kecil. Tujuannya hanya untuk menghindari pajak,” tandas Zainul.
Sementara itu, menjawab tuntutan aliansi Rinjani Foundation, Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. L. Hasan Rahman, mengatakan masalah tembakau memang terjadi secara berulang-ulang setiap tahun. Imbasnya, kata Hasan tidak terjadi bagi para petani saja, tetapi juga ke hal lain.
“Dulu minyak tanah menjadi langka, sekarang gas juga langka. Jadi tidak hanya petani tembakau saja yang menjerit, tetapi konsumen gas juga menjerit,” terang Hasan.
Lebih lanjut, Hasan berharap Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) memiliki inovasi agar tidak hanya mengandalkan tembakau sebagai komoditas andalan di Lotim.
Terpisah, Kepala Dinas Pertanian Lotim, Abadi mengatakan akan melakukan pengecekan terhadap perusahaan yang tidak memiliki ijin. Pihaknya selama ini tetap memantau perusahaan-perusahaan yang tidak berijin.
“Makanya besok ada pertemuan lanjutan. Kita akan cek lagi di lapangan apakah perusahaan yang tidak berijin memang ada dan akan kita pantau,” pungkasnya.(sop)

Share this post