Kisruh Dugaan Pungli Ijin Madrasah, Kakanmenag Loteng Turun Tangan

Kisruh Dugaan Pungli Ijin Madrasah, Kakanmenag Loteng Turun Tangan

 

Jalalusyayuthy: Oknum yang Diduga Melakukan Pungli Sudah Digeser Posisinya

Lombok Tengah SR- Kepala Kementerian Agama Lombok Tengah Jalalusyayuthy turun tangan mendinginkan suasana di tubuh Penmad dan Pokjawas. Hal itu menyangkut pengurusan ijin operasional madrasah. Yang melanggar ketentuan yang berlaku akan ditindak.

“Tidak ada kata maaf. Itu sebagai upaya efek jera, sehingga tidak mengulangi perbuatannya yang sama dihari kemudian. Seperti yang dilakukan salah satu oknum yang identitasnya tidak bisa disebutkan,” kata Kepala Kantor Kemenag Loteng. Drs H. Jalalusyayuthy, di ruang kerjanya, Senin (21/09).

“Oknum itu sebelumnya bertugas sebagai staf di Kemenag Bidang Pendidikan Madrasah (Penmad), langsung ditindak dan dipindahkan ke bagian Pengurusan Haji dan Umrah Kemenag setempat,” sambungnya.

Tindakan tersebut diambiul, kata Jalal, panggilan akrabnya, setelah tim dari Kemenag sendiri telah mengumpulkan bukti, dengan cara memanggil sejumlah pimpinan madrasah, yang di duga sebagai tempat dilakukannya percobaan pungli.

“Setelah tim menemukan hasil investigasi, itu sebagai dasar, pihaknya melakukan reposisi atau memindahkannya ke tepat tugas yang baru,” tendasnya.

Sebagai pimpinan tertinggi di Kemenag Loteng, lanjut mantan Kabid Penmad Kakanwil Kemenag NTB, aturan harus ditegakkan. Sebab, sesuai janji dan sumpah jabatan, seorang PNS harus bekerja sesuai aturan.

Jika ada ASN yang melanggar aturan tersebut, konsekwensinya harus diberikan hukuman. “Semoga apa yang telah dilakukan oknum tertentu, bisa dijadikan sebagai pembelajaran bagi staf lainnya, sehingga semua aturan yang menyangkut tugas, dilaksanakan sesuai aturan,” harapnya.

Selanjutnya masalah kisruh antara Penmad dengan Pokjawas Kemenang Loteng, pihaknya sudah melakukan mediasi antara dua belah pihak. Dan hasilnya, ternyata hanya sebatas miskomunikasi. Artinya, dalam melaksanakan tugas dilapangan, terutama survei ijin operasional madrasah, antara pengawas dengan Penmad, itu satu kesatuan yang memang tugas mereka dilapangan.

Hanya saja, sudut pandang dan tata cara melaksanakan tugas yang berbeda, sehingga dinilai tidak dilibatkan, padahal hasil Survai pengawas itu juga sebagai salah satu landasan tim survei Penmad, dalam mengajukan nama-nama madrasah yang layak di survei oleh tim survai Kanwil Kemenag NTB.

“Kita di kabupaten hanya sebatas mengusulkan, setelah survei ditingkat kabupaten selesai dan hasilnya itu kita serahkan ke tim survei Provinsi dan tim Provinsi yang memiliki hak menentukan mana saja madrasah yang layak mendapatkan ijin operasional. Dan keterlibatan Pokjawas dalam survei tingkat kabupaten, juga dilibatkan, hanya saja ada miskomunikasi sehingga kemarin salah paham,” paparnya panjang.

Dikatakan dalam pengurusan ijin operasional madrasah, jabatan Pokjawas adalah sekertaris, sehingga pastinya segala yang menyangkut pengurusan ijin operasional madrasah, sudah diketahui.

“Yang jelas kemarin miskomunikasi dan sekarang sudah tidak ada persoalan,” tutupnya. (ap)

Share this post