Pemprov NTB Mulai Berlakukan Sanksi Masker

Pemprov NTB Mulai Berlakukan Sanksi Masker

Mataram, SR- Hari ini, Senin (14/09), Pemerintah Provinsi NTB mulai memberlakukan menerapkan dan memberikan sanksi bagi masyarakat dan ASN yang tidak memakai masker di tempat umum.

Pemerintah Provensi NTB telah bersurat kepada semua bupati/walikota supaya melakukan razia masker atau penegakan protokol kesehatan Covid-19 secara serentak di masing-masing wilayahnya mulai hari ini dalam menangani penyebaran Covid-19 yang masih belum normal.

‘’Surat Sekda atas nama gubernur kepada seluruh bupati/walikota. Untuk mulai melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19  mulai 14 September,’’ ujar Kepala Satpol PP NTB, Tri Budiprayitno, di ruang kerjanya, Senin (14/09).

Lanjutnya, seluruh personil Satpol PP NTB dan Satpol PP Kabupaten/Kota akan diterjunkan untuk menegakkan Perda No. 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular tersebut. Selain itu, juga dari aparat kepolisian dan TNI serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Jika Satpol PP bersama TNI/Polri melakukan penertiban masyarakat yang tidak menggunakan masker di area check point atau sejumlah pintu masuk di Kota Mataram, maka akan dibantu Dinas Perhubungan untuk rekayasa arus lalu lintas,” tegasnya.

Dengan demikan, jika penertiban dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan seperti mall, pertokoan dan pasar, maka akan dibantu Dinas Perdagangan. Sedangkan, jika penertiban dilakukan di objek wisata, maka akan dibantu oleh Satgas dari Dinas Pariwisata.

‘’Kita juga dibantu  Kepolisian dan TNI melalui jajaran kewilayahannya. Misalnya, Polres, Polsek, Kodim, Koramil, sesuai lokasi pelaksanaan penertiban atau penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19  tersebut,’’ jelasnya.

Pelibatan TNI dan Polri, dalam operasi razia penggunaan masker ini sesuai direktif Presiden dalam Inpres No. 6 Tahun 2020. Dalam Inpres tersebut memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, TNI, Polri dan kepala daerah melakukan penegakan terkait dengan protokol kesehatan Covid-19.

“Selain merazia masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempat-tempat umum. Juga akan dilakukan razia ke unit-unit kerja pemerintah untuk merazia ASN yang tidak memakai masker,”tandasnya.

Dengan situasi seperti ini, kita cermati semua hal untuk menjadi bahan evaluasi dalam menentukan langkah berikutnya. Bisa saja dilakukan pagi hari, siang hari, sore hari. Kita ada jadwalnya.

“Operasi razia masker ini merupakan langkah terakhir Pemda dalam melakukam usaha memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Pemprov sama sekali tak menginginkan ada masarakat yang terkena denda akibat tak menggunakan masker,”imbuhnya.

Ketika tak ada yanhg didenda, katanya, masyarakat sudah patuh dan disiplin dalam penegakan protokol Covid-19. Mudah-mudahan ini bagian dari memberikan efek jera supaya masyarakat mematuhi protokol kesehatan.

“Ini masalah kemauan, kesadaran menggunakan masker. Sampai vaksin belum ditemukan, maka vaksinnya adalah menerapkan protokol kesehatan,’’pungkasnya.

Dalam Perda Penanggulangan Penyakit Menular tersebut, masyarakat umum yang tak menggunakan masker di tempat umum bisa dikenakan sanksi denda sebesar Rp.100 ribu dan ini pasti. Sedangkan bagi ASN yang tak menggunakan masker di tempat umum, dendanya lebih besar yaitu Rp. 200 ribu.

Sementara bagi penyelenggara kegiatan apabila tidak mempraktikkan protokol Covid bisa didenda Rp 250 ribu. Sedang, bagi pengurus atau penanggung jawab fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban dalam rangka penanggulangan penyakit menular akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 400 ribu. (fad)

Advertisements

Share this post

Post Comment

Or