Memalukan, Diduga Calo Ijin Operasional Madrasah dari Intern Kemenag

Memalukan, Diduga Calo Ijin Operasional Madrasah dari Intern Kemenag

Lombok Tengah SR- Baru-baru ini, Kantor Kementerian Agama Wilayah (Kakanwil) NTB, telah mengeluarkan puluhan ijin operasional madrasah dan RA, termasuk madrasah dan RA di bawah binaan Kemenag Lombok Tengah (Loteng).
Ironisnya, dalam perjalanannya, ternyata banyak yang layak untuk mendapatkan predikat ijin operasional tersebut, namun tidak mereka dapatkan, lantaran diduga ada oknum pejabat Kemenag Loteng inisial DS yang memiliki tugas melakukan survei, tidak diberikan amplop oleh pimpinan lembaga yang disurvei, akibatnya, madrasah tersebut tidak keluar ijin operasionalnya.
Salah seorang pembina di salah satu madrasah di Loteng, yang enggan namanya dipublis, menceritakan hal tersebut kepada Suara Rinjani. Menurutnya, setiap kali oknum Kemenag tersebut datang melakukan survei ke lembaga yang ia pimpin, selalu berkata jika lembaganya ingin lolos dan mendapatkan ijin operasional, harus paham mekanismenya, artinya dia (DS) meminta amplop pelicin, sebab yang mengurus ijin operasional ini, selain dirinya juga ada pak Kasi dan Pengawas.
“Setiap kali DS datang melakukan survei, kami selalu diminta menyiapkan amplop. Katanya sih, isi amplop ini nantinya akan dibagi ke Kasi dan Pengawas jika mau diloloskan,” katanya sembari meniru ucapan DS.
Karena pihaknya menginginkan lembaganya mendapatkan ijin operasional atau ijin pengakuan dari pemerintah, mau tidak mau pihaknya usahakan dan kadang pihaknya harus berhutang, agar ijin tersebut bisa ia dapatkan.
Yang paling menyakitkan lanjutnya, saat bulan puasa lalu, DS juga datang melakukan survey. Seperti biasanya setiap kali datang pihaknya selalu diminta siapkan amplop.
Namun kelakuannya hari itu sangat menjengkelkan, sebab isi amplop yang sudah ia berikan ternyata tidak puas dan malah minta diantarkan lagi ke kantor. Sebab amplop yang diberikan itu untuk dirinya, sedangkan amplop untuk pak kasi dan pengawas tidak ada.
”Kan bapak mau ijin operasional lembaganya keluar, kalau dengan uang sejumlah ini mana cukup. Sebab amplop yang ini khusus buat saya, amplop untuk Kasi saya dan Pengawas, pokoknya saya tunggu dikantor antarkan amplop lagi jika ijin lembaganya mau diberikan,” tuturnya lagi sembari meniru ancaman DS.
Karena merasa takut dan ijin segera ia dapatkan, pihaknya langsung mengusahakan, karena limit dapatkan uang, akhirnya pada keesokan harinya, dirinya datang ke kantor dengan membawa 2 amplop tambahan sesuai yang diminta.
“Saat itu, DS tidak ada di tempat dan saya titip lewat salah seorang temannya di Penmad,” tuturnya.
Ternyata lanjutnya, ancaman yang ditujukan kepada dirinya benar adanya, dari beberapa madrasah dan RA, nama lembaganya tidak keluar ijinnya. Padahal, jika merujuk pada persyaratan untuk mendapatkan ijin operasional, semuanya sudah ia penuhi dan bahkan teman kerja DS, memberikan sinyal kalau lembaganya layak dapatkan ijin dan sudah memenuhi persyaratan.
“Semua persyaratan sudah saya lengkapi, sepertinya keinginan DS saat puasa lalu, tidak bisa saya penuhi, kayaknya itu bikin marah dan tidak merekomendasikan ke Kanwil,” bebernya.
Terkait hal itu, Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Madrasah (Penmad) H. Kemas Burhan melalui WhatsApp nya, mengakui, ada 15 madrasah dari semua jenjang pendidikan dan 4 RA ijinnya keluar.
“Betul dik, ada 15 madrasah dari semua jenjang pendidikan ijin operasionalnya keluar hari ini termasuk 4 RA,” katanya, Kamis (10/09).
Ditanya tentang adanya intimidasi yang dilakukan bawahannya, mantan kepala MTsN 2 Loteng, malah meminta ketemu.
“Maaf dik saya tidak tahu dan nanti kita akan selidiki, namun sebaiknya kita ketemu untuk membahasnya dan mohon jangan ditulis, atau untuk lebih sahihnya silahkan hubungi atasan kami,” pintanya dalam WhatsAppnya.
Kepala Kantor Kemenag Loteng Drs H. Jalalusyayuthy saat dikonfirmasi mengaku tidak tahu hal tersebut, dan siap menindak bawahannya jika itu benar ia lakukan. “Saya tidak tahu dik, tapi yang jelas jika ini benar kami tindak,” katanya tegas.
Sebab, lanjutnya, ijin operasional itu haknya Kanwil, sedangkan Kemenag Kbaupaten hanya mengusulkan sesuai hasil survei.
“Kita di kabupaten hanya bertugas melakukan survei, dan hasilnya kita serahkan ke Kanwil, apakah layak mendapatkan ijin atau tidak,” tutupnya.
Kepala Kementerian Agama Wilayah NTB, melalui Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (Penmad), H Zamroni Aziz saat dikonfirmasi via Handphonenya, menjelaskan bahwa di Kementerian Agama memiliki regulasi yang jelas soal pengeluaran ijin operasional madrasah, mulai dari pengajuan ijin, kemudian pihak Kemenag Kabupaten/Kota melakukan survei ke madrasah yang bersangkutan, setelah itu, hasilnya dikirim ke Kanwil untuk diverifikasi lagi.
“Semua sekarang ini bisa melalui online juga. Jadi, tidak semua rekomendasi yang dikeluarkan di tingkat kabupaten/kota itu kita terima begitu saja, kita juga langsung turun untuk memvalidkan data yang kita terima itu, sehingga tidak semua ijin yang kita keluarkan bersamaan, tapi, tergantung hasil surveinya,”jelasnya.
Terkait adanya isu percaloaan SK Ijin Madrasah itu, Zamron mengaku dirinya tidak tahu dan belum ada laporan. “Tapi, kami bersyukur masyarakat menginformasikan hal-hal seperti ini sebagai bahan evaluasi kami supaya ke depan tidak terulang lagi,”pungkasnya.
Sementara DS saat dikonfirmasi terkait tudingan salah seorang pimpinan lembaga di Loteng , dengan tegas membantah tuduhan yang mengarah kepada dirinya. “Tidak benar itu dik,” katanya singkat.
Kecuali, lanjutnya, lembaga yang Ia Survei memberikan amplop untuk beli bensin atau rokok ketika datang, itu benar adanya dan pihaknya tidak menapikan.
“Hanya saja dengan bahasa meminta, itu tidak pernah. Kalau dikasih tanpa minta saya ndak napikan pernah dan itu saya tidak pernah minta,” kilahnya.
Ditanya adanya ancaman kepada salah seorang pimpinan lembaga, disebabkan amplop yang diberikan kurang dan pimpinan lembaga itu menitipkan ke salah satu staf ? DS mengakui pernah, tapi, sampai saat ini tidak pernah ia terima. “Saya belum terima titipan itu sampai sekarang,” akunya. (ap/sr1)

Share this post