Warga Tolak dan Minta Distop Pembangunan Klinik Pratama 

Warga Tolak dan Minta Distop Pembangunan Klinik Pratama 

Lombok Barat SR – Belasan warga Desa Babussalam mengecek proses pembangunan Klinik Pratama Buana Medika. Mereka menilai pembangunan diatas lahan produktif dan lahan abadi menyalahi tata ruang. Selain itu, warga menolak pembangunan tersebut lantaran tidak adanya pemberitahuan atau informasi perihal bangunan klinik kepada masyarakat setempat.

Tokoh Masyarakat Babussalam, H. Mansyur mengatakan, pembangunan Klinik Pratama Buana Medika di desanya sudah jelas kita tidak setujui dan kita menolak itu. Terlebih pembangunan ini sebelumnya tidak pernah ada pemberitahuan ke masyarakat atau semacam sosialisasi.

“Seharusnya PT Buana Medika Lombok ada pemberitahuan dulu ke kami selaku masyarakat setempat. Ini kan tidak ada tiba tiba maen bangun saja,” katanya kesal di lokasi pembangunan, Senin (31/08).

Sebagai pembanding, kata dia, kawasan ini dulunya pernah mau dibangun perumahan akan tapi ditolak dan tidak dikasih sama masyarakat dan sama kepala desa, karena menurutnya, lahan disini lahan produktif dan lahan abadi. Apa lagi klinik ini tak ada sama sekali informasinya.

“Namanya masyarakat, pastilah banyak yang tidak faham estimasi bahaya dan resikonya,” ujarnya.

Lahan disekitar ini, lanjutnya, semuanya produktif, jika kemudian sekarang ada pembangunan semacam ini dikhawatirkan ada pembangunan lain dan bisa jadi menggerus habis lahan disini.

“Sejatinya, persoalan ini tetap terjaga dan tidak bisa ada bangunan seperti pembangunan klinik, titik,” tegasnya. “Saya minta Pemda harus berlaku obyektif jangan sampai asal memberikan rekomendasi ijin. Jangan lupa Amdalnya juga menjadi sangat penting agar bisa dilengkapi,” sambungnya.

Sementara, Tokoh Pemuda Babussalam Isnaeni, menyesalkan adanya pembangunan Klinik Pratama di sekitar lahan produktif. Sebagai warga, kita berhak pertanyakan, sebab warga sekitar tidak diberikan informasi serta tidak pernah diajak bermusyawarah.

“Ini kan miris, kok tiba-tiba sudah ada IMB, padahal letak bangunan ini hanya berjarak 10 meter dengan pemukiman. Mestinya warga diberi tahu biar jelas adanya. Apa dasarnya pemerintah mengeluarkan IMB ini sehingga bisa prlaksanaan proses pembangunan klinik ini,” cetusnya.

Sejatinya, harus ada kesepakatan dan persetujuan dari warga. Karena akan berdampak pada hasil klinik ini terjadinya limbah B3 yang semua bahannya dari kimia semua. Jangan sampai imbasnya mengancam masyarakat yang ada.

“Mengacu pada regulasi IMB itu setidaknya ada tanda tangan kedua belah pihak dan menjabarkan maksud dari kegiatan pembangunan klinik apa,” tandasnya.

Katannya, kita minta proses bangunan ini agar distop dulu supaya diklirkan dulu apa yang belum terselesaikan.

“Jangan sampai tujuannya bagus tapi akan bergejolak, kan tidak elok namanya. Jika kemudian pasal penolakan warga tidak di indahkan, maka kita akan duduki lokasi pembangunan agar diberhentikan,”ancamnya.

 

Sementara, dari Kajian Lembaga Swadaya Peduli Lingkungan Kabupaten Lombok Barat, Asmuni, meminta kepada pihak PT untuk sementara waktu agar mengurus dan menyelesaikan ijin kelengkapannya. Jika itu sudah terurus, silakan pemerintah terkait agar mengkaji perda tata ruangnya, sebab lahan berdirinya pembangunan klinik ini merupakan lahan  produktif bahkan sangat produktif.

Mengulas peristiwa dulu bahwa sekitar kawasan ini akan dibangun BTN dan itu tidak dikasi. Sekarang kok tiba-tiba berdiri pembangunan Klinik Pratama dan diberikan ijin.

“Padahal ijin ini belum keluar tapi mereka sudah mulai membangun. Kami minta kepada Pemda agar turun mengecek keberadaan lokasi dan menyetop pekerjaan ini sampai tuntas legalitas persoalannya,” tegas Asmuni.

Untuk diketahui, tegas dia, bahwasannya lahan ini lahan produktif dan berrentangan dengan Perda Tata Ruang dan tahun 2011 nomer 11. Jika kemudian Amdal dan Perda Tata Ruang itu dilanggar sudah jelas dan diatur sanksi pidananya. Aturan aturan yang mengikat sebagai peruntukan soal itu belum di revisi sampai detik ini Perdanya.

“Harapan kami stop sajalah bangunan ini. Apa lagi banyak warga yang berstatemen untuk tidak memberikan ijin terhadap adanya klinik Pratama Buana Medika ini,” pungkasnya.

Terpisah, pihak PT. Buana Medika Lombok yang dikonfirmasi via Whatsapp perihal tersebut menjelaskan, ijinnya semuanya sudah dikantonginya.

Berdasarkan hasil rekomendasi yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lobar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  nomor 503.A2/533/102/DPM-PTSP-LP/VIII/2020 memutuskan yakni kepada nama jabatan dan perusahaan PT Buana Medika Lombok untuk mendirikan bangunan berupa klinik pratama. (w@N)

Advertisements

Share this post

Post Comment

Or