FWMO dan FJLT  Kecam Arogansi Oknum Pol PP Kepada Jurnalis

FWMO dan FJLT  Kecam Arogansi Oknum Pol PP Kepada Jurnalis

 

Lombok Timur SR – Terjadinya insiden dugaan kekerasan terhadap salah seorang wartawan radarmandalika.id, Muhammad Arif, yang dilakukan oknum Pol PP NTB saat mengamankan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur NTB pada Senin (24/08) lalu mendapat kecaman dari kalangan organisasi wartawan lokal.

Forum Wartawan Media Online (FWMO) Lombok Timur, mengecam keras tindakan yang dilakukan oknum Satpol PP Provinsi NTB karena diduga telah arogan terhadap wartawan. Tindakan seperti itu tidak boleh terjadi di gedung terhormat milik orang nomor satu di NTB itu. Seharusnya, oknum tenaga pengaman mengedepankan pendekatan secara humanis dalam menghadapi masyarakat, termasuk massa aksi.

“Apalagi sasaran kekerasan dilakukan kepada wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya. Tugas yang sudah dilindungi UU Pers,” kata Ketua FWMO Lombok Timur, Syamsurrijal, melaui press realesenya, Selasa (25/08).

Rizal, meminta agar pihak kepolisian mengusut tuntas kejadian tersebut. Tidak ada yang boleh menghalangi tugas wartawan, selama wartawan itu menjalani tugasnya sesuai Kode Etik Jurnalis.

“Apa pun alasannya. Ini tidak boleh dibiarkan berlanjut. Cukup sampai disini, jangan ada lagi kejadian serupa yang dialami kawan-kawan pers lainnya,”tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Forum Jurnalis Lombok Timur (FJLT) M Rusliadi. Menurutnya, tindakan represif tersebut merupakan bentuk arogansi oknum anggota Satpol PP. Sebagai penegak Perda, Satpol PP seharusnya bisa memahami fungsi wartawan sebagai corong informasi publik. Serta, dalam menjalankan tugas peliputannya, dilindungi dengan UU Pokok Pers Nomer 40 Tahun 1999.

“Kami menyayangkan kembali terjadinya tindakan kekerasan terhadap pers. Yang kali ini dilakukan oleh oknum anggota Satpol PP Provinsi NTB. Kami pun mengecam keras tindakan itu,” ucap Rusli melalui rilisnya.

Menurut wartawan Suara NTB ini, peristiwa tersebut menambah daftar panjang tindakan kekerasan yang menimpa insan pers. Belum lekang dari ingatan kita, peristiwa pemukulan yang dilakukan oknum kadus terhadap salah seorang wartawan di Lombok Barat.

Padahal dalam UU Pers nomer 40 tahun 1999, dalam pasal 4, jelas-jelas menjamin kebebasan pers sebagai hak asasi warga negara. Sehingga, tidak boleh dilakukan pembredelan, atau pelarangan terhadap upaya menghimpun informasi publik oleh wartawan.

“Tindakan intimidasi dan menghalang-halangi tugas jurnalis, ancamannya cukup tinggi. Penjara dua tahun, atau denda Rp. 500 juta. Seperti yang tertuang dalam pasal 18 ayat 1,” tandasnya.

Ia pun berharap agar semua pihak dapat menghargai kerja-kerja jurnalis di lapangan. Sehingga tidak terjadi kejadian serupa, seperti yang kembali terjadi saat ini. (sop)

Advertisements

Share this post

Post Comment

Or