AMPES Desak Bupati Copot Dirut PDAM Lobar

Lombok Barat SR – Massa Aliansi Masyarakat dan Pemuda Sasak (AMPES) menggedor Kantor Bupati Lombok Barat, Selasa (11/08), meminta pencopotan Direktur Utama (Dirut) PT Air Minum Giri Menang, yang dinilai memiliki kinerja buruk. Selain itu, adanya dugaan penyelewengan dana jasa lingkungan dan retribusi kebersihan pada 2010-2015.
Sayangnya aksi demo yang berlangsung sekitar pukul 10.30 wita itu terpaksa dibubarkan pihak kepolisian yang mengawal aksi itu. Pembubaran aksi demo tersebut, lantaran antisipasi terjadi sesuatu yang tidak diingingkan. Disamping itu, dikhawatirkan menimbulkan penyebaran covid-19, mengingat lonjakan pandemi virus ini di Lobar masih cukup tinggi. Bahkan beberapa pendemo terpaksa diamankan ke kantor polisi untuk diberikan penjelasan.
Koordinator Aksi, Daud Gerung, mengaku memang ada miss komunikasi dengan aparat kepolisian Polres Lobar. ”Ya, memang tadi ada miss kominikasi, memang ada insiden sedikit, namun ini bagian dinamika dilapangan,” ujarnya, di Mapolres Lobar.
Diakuinya, kendati dibubarkan, pihak kepolisian tidak pernah mengintervensi askinya. Daud mengaku langkah AMPES untuk memperjuangkan keadilan pelayanan PDAM tetap berlanjut. Bahkan, pihaknya akan terus mengawal dan menindaklanjuti dugaan kasus penyelewengan dana itu sampai kapan pun.
“Kita meminta Bupati Lobar untuk segera mencopot Dirut PT Air Minum Giri Menang,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolres Lobar, AKBP Bagus S Wibowo, mengaku jika langkah itu diambil sebagai antisipasi pencegahan hal yang tidak diinginkan. Terlebih dikondisi pandemi covid-19 yang masih berlangsung. Sehingga dkhawatirkan akan menimbulkan penyebaran.
“Karena pada dasarnya kita melihat kawan-kawan aktivis melakukan aksi unjukrasa itu hanya untuk menyampaikan aspirasi. Jadi kalau memang ada kegiatan (pembubaran) dilakukan sebagai bentuk untuk mengingatkan mereka sembari mengantisipasi hal tidak diinginkan,” jelas ujarnya.
Diakuinya, pihaknya memanggil pendemo itu untuk dimintai keterangan terkait permasalahan aksi yang dilakukan. Ia menilai hal yang wajar jika masyarakat atau rakyat menyampaikan aspirasinya terkait kebijakan pemerintah. Bahkan pihaknya menyarankan jika ada dugaan penyimpangan untuk menempuh jalur hukum. Ia pun mengaku aksi demo itu juga sudah ada pemberitahuan yang disampaikan kepada pihaknya.
“Kalau memang ada dugaan yang dianggap menjadi satu permasalahan bagi mereka, kami sarankan untuk menyampaikan laporannya kepada aparat kepolisian. Kalau itu ditindaklanjuti, maka menjadi tugas dan tanggungjawab polisi untuk mendalami permasalahan itu, benar atau tidaknya,” jelas dia.
Tentunya, nanti pihaknya akan melakukan klarifikasi terhadap beberapa pihak terkait laporan itu, sebagai bentuk pendalaman atas dugaan itu. Sekali lagi, Bagus menegaskan langkah pembubaran itu sebagai antisipasi mengingat masih adanya pandemi covid-19 di Lobar. (w@N)

Share this post