HIMAS dan AMAN Sumbawa  Desak Pemerintah Sahkan RUU Masyarakat Adat Menjadi UU

Sumbawa, SR – Pada setiap tanggal 9 Agustus, diperingati Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (The International Day of the World’s Indigenous Peoples) yang ditetapkan pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Desember 1994 silam. Keputusan ini tertuang dalam Resolusi PBB No.49/214. Yang kemudian diperingati dan dirayakan sebagai Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS), oleh PBB dan Masyarakat Adat di berbagai negara termasuk Indonesia.

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nasional ( AMAN) Daerah Sumbawa, Jasardi Gunawan mengatakan bahwa dari kami dan seluruh masyarakat adat di Indonesia agar RUU Masyarakat Adat yang saat ini sudah masuk dalam Prognas agar segera disahkan menjadi UU.

“Tentu hal itu merupakan jalan menyelesaikan konflik antara masyarakat adst dan berbagai pihak serta kebutuhan pemerintah juga. Disamping itu, ini juga mandat konstitusi UUD 1945 pasal 18B  ayat 2 tentang pengakuan, pemenuhan dan perlindungan masyarakat adat. Segera sahkan RUU Masyarakat Adat itu titik,” tegasnya, Sabtu (08/08) lalu.

Lanjutnya, perlu diketahui bahwa sudah hampir 8 dekade Masyarakat Adat dari seluruh dunia terus berjuang menyuarakan hak-haknya di tingkat Internasional dan AMAN ikut dalam perjuangan tersebut dalam dua dekade terakhir. Kita di Nusantara menikmati perjuangan organisasi-organisasi dan para pemimpin Masyarakat Adat yang jauh sebelum AMAN berdiri tahun 1999, meletakkan fondasi dan mengukir tonggak-tonggak sejarah perjuangan di dunia. Itulah yang hari ini sedang kita rayakan: Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia.

“COVID-19 menegaskan bahwa apa yang selama ini kita perjuangkan adalah benar dan baik. Pandemi memberikan berbagai jawaban sekaligus memberikan petunjuk arah ke masa depan yang lebih baik, sebuah kehidupan baru dimana kita harus hidup terus menjaga ibu bumi dan adil dengan sesama manusia,” tandasnya.

Katanya, apalagi dengan adanya ucapan-ucapan selamat yang disampaikan oleh perwakilan DPR RI dari dapil Pulau Sumbawa yaitu dari PKS H. Johan Rosihan , ST dan M. Syafruddin, ST.,MM. Ini cukup bangga bagi kami masyarakat adat yang ada di Pulau Sumbawa dan NTB ini.

“Semoga beliau berdua bisa mendorong agenda RUU Masyarakat Adat ini segera disahkan. Karean RUU Masyarakat Adat sangat dibutuhkan oleh masyarakat adat saat ini,”pungkasnya. (dd/bgs)

 

Share this post