Terbitkan Ijin 30 Ritel Modern, Ketua FKD Nilai Bupati Tidak Konsisten

Terbitkan Ijin 30 Ritel Modern, Ketua FKD Nilai Bupati Tidak Konsisten

Lombok Timur SR – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Timur, memberikan tambahan lokasi beroperasinya ritel moder di wlayah Gumi Patuh Karya ini. Hal ini terlihat dari dikeluarkannya persetujuan lokasi ritel dari pihak DPMTSP kepada PT Sumber Alfamart Trijaya, dimana dalam surat yang ditandatangani Kepala DPMTSP Muksin memberikan di 30 titik lokasim ini swalayan tersebut.
Meski menjadi polemik di masyarakat, namun kata Muksin, pemberian ijin tersebut selain akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lotim akan berdampak pula bagi Sumber Daya Manusia (SDM) karena diketahui selama ini ritel moderen telah banyak menyerap tenaga kerja lokal yang dapat mengurangi angka pengangguran di Lotim.
“Ijin ritel ini sebenarnya banyak manfaatnya. Selain menambah PAD, juga bisa menyerap pekerja lokal,” kata Muksin kepada Suara Rinjani di ruangannya, Jum’at (10/07) lalu.
Lanjut Muksin, untuk menghindari kecemburuan masyarakat akan adanya ritel moderen, kedepannya Pemerintah Daerah (Pemda) telah membentuk kerjasama dengan ritel agar produk-produk masyarakat setempat dapat masuk dan diperjualbelikan di ritel moderen.
“Ritel ini dia harus siap untuk menerima hasil olahan masyarakat setempat. Ini kita sudah bikinkan nota kesepahaman. Sehingga kedepannya ritel ini akan menjadi wadah masyarakat memasukkan produk-produknya melalui BUMDes,” tandas Muksin.
Selain itu, kata Muksin, keberadaan ritel modern akan memberikan dampak positif bagi daerah disebabkan ritel moderen selalu ramai dikunjungi. Tinggal bagaimana Pemda memanfaatkan retribusi yang ada agar tidak semua retribusi masuk ke ritel.
Lanjut Muksin, dalam rakornas investasi yang di gelar beberapa waktu lalu, Presiden langsung mengintruksikan kepada semua Gubernur, Bupati harus dapat mempercepat proses izin, tidak boleh ada yang menghambat investasi. Kalau ada aturan-aturan daerah, aturan kepala daerah yang menghambat dan mempersulit orang berinvestasi diminta oleh Presiden untuk diubah, kalau tidak bisa diubah maka dihilangkan.
“Sampai presiden menyampaikan seperti itu. Atas dasar itu pimpinan kita disini ( Bupati ) mengacu pada aturan negara itu,” sebutnya
Saat ini terhadap izin ritel modren di Lotim sedang dipetakan sesuai dengan jumlah kecamatan. Di Lotim ada 21 Kecamatan dengan jumlah ritel Alfamart sebanyak 29 dan Indomaret sebanyak 31 retail.
“Kepada kedua ritel ini kemungkinan ada satu-satu di setiap kecamatan, dan bagi investor yang sudah diberikan ruang untuk dapat melakukan proses kelengkapan” pungkasnya.
Melihat inkonsistesi Bupati Sukiman dalam penerapan kebijakan, mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak.
Ketua Forum Kepala Desa (FKD) Lotim Khaeri Fatullah, saat dihubungi via handphonnya mengaku Pemda dalam hal ini Bupati tidak konsisten dengan apa yang sudah diucapkan dan kelihatan tidak serius memajukan BUMDes.
“Sampai saat ini belum ada bantuan yang spesifik dari Pemda Lotim untuk membantu BUMDdes, kalaupun ada BUMDdes yang berjalan sekarang ini semata-mata didanai dari Dana Desa ( DD),” tegsanya.
Lanjut kades Lenek Baru ini, kita berharap soal dikeluarkan jin ritel modern itu bisa ditinjau kembali bahkan dibatalkan  karena praktis mematikan usaha-usaha kecil.
“Jangan hanya memikirkan seberpa besar PAD yang harus dikumpulkan di ritel modern, tapi berpikirlah bagaimana mensejahterakan masyakat dan menghidupkan para pedagang yang notebenenya rakyat Lotim,”pungkasnya.
Hal senada juga diungkapkan, Ketua Aliansi Rakyat Menggugat (ALARM) NTB, Arsa Ali Umar. Menuruntnya, untuk menjaga dan mempertahankan UMKM dan pedagang-pedang kecil masyarakat di Kabupaten Lombok Timur, maka sbaiknya pemberian ijin kembali pendirian ritel modern oleh Bupati melalui DPMPTSP itu dikaji ulang bahkan dicabut agar tidak diberikan ijin pendirian baru lagi.
“Cukup sudah, beberapa ritel modern yang sudah terlanjur dibangun dan berikan ijin di masa kepemimpinan AL-KHAIR itu saja yang ada di Lombok Timur. Selebihnya jangan lagi dibuka ruang dan peluang untuk melumpuhkan usaha-usaha kecil masyarakat kit,” pintanya.
Lanjut Arsa, komitmen Bupati Lombok Timur sudah jelas dan tegas disampaikan di beberapa media baik media cetak maupun media elektronik di awal pemerintahan SUKMA, bahwa Bupati Lombok Timur tidak akan lagi memberikan ijin kepada ritel modern untuk kembali membangun di wilayah Kabupaten Lombok Timur bahkan yang sudah mati ijinnya tidak akan diperpanjang lagi.
“Nah sekarang mana itu janji Bupati, jangan lupa dong dengan janjinya, malah ini berikan lagi ijin baru. Ini kan aneh dan sangat tidak konsisten,” pungkasnya.
Sementara itu ketua Himpunan pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Cabng Lombok Timur H Hulain, SH mengaku sangat dirugikan dengan keberadaan ritel modern tersebut, namun ada beberapa aspek yang harus kita pertimbangkan kalau masyarakat Lotim ingin melihat ritel modern tersebut hengkang dari Lotim, maka bagaimana nasib tenaga kerja yang ditampng di ritel modern itu.
“Sementara keberadaan perusahaan tersebut sudah mampu membantu daerah dalam mengurangi angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan, oleh karena itu kita harus bijak menyikapi ini supaya tenaga kerja dari Lotim yang ada di ritel itu tetap merasa terayomi dan tidak kehilangan pekerjaan akibat kebijakan yang tidak populis untuk mengusir merek.
“Oleh karena itu menurut saya harus ada solusi yang selektif agar tidak merugikan berbagai pihak yang berkepentingan termasuk kami dr DPC HIPPI Lotim, karena HIPPI diketahui sebagai wadah koordinasi, konsolidasi dan menghimpun para pelaku UKMM yang ada di Lotim,”tandasnya.
Terpisah, Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy saat ditemui wartawan usai Rapat Paripurna XI di gedung DPRD Lotim, Jumat (10/07) membantah adanya pengeluaran ijin ritel. Menurut dia, munculnya surat ijin ritel di 30 titik tersebut dikeluarkan pemerintah lama yang belum diwujudkan sampai saat ini.
“Ritel ini kan belum ada ijin. Sudah pernah ndak bidang PMPTSP mengeluarkan ijin? Saya kira belum!. Pemda tidak bisa mencegah investasi sekala besar yang masuk di daerah yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat,” pungkasnya.(sr/sop)

Share this post