DPW PBB Pertanyakan Surat Persetujuan Prinsip HZT

Lombok Tengah SR- Baru- baru ini Partai Bulan Bintang (PBB) telah mengeluarkan Surat Persetujuan Prinsip, yang ditandatangani oleh Sekertaris Jenderal PBB Ir Afriansyah Noor M. Si kepada H. Habib Ziadi Tahir (HZT), tertanggal 3 Marat 2020 lalu.
Atas surat persetujuan prinsip tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBB NTB Junaidi Arif mengaku, surat persetujuan prinsip yang telah diterima HZT, pihaknya masih mempertanyakan kevalidannya.
Pasalnya mekanisme pendaftaran di PBB, surat mandat atau surat tugas atau SK harus ada rekomendasi dari DPW.
Sedangkan surat persetujuan prinsip yang dimiliki HZT tersebut, selama ini belum pernah ia tahu apalagi sudah tandatangani untuk diajukan.
“Sesuai mekanisme partai semua sudah kita lakukan, terkecuali Surat Persetujuan Prinsip yang dikantongi HZT, sebab sampai saat ini saya tidak tahu, sehingga kesohehan atau kekuatan dari surat persetujuan prinsip tersebut, bagi saya tidak valid,” katanya via WhatsApp, Jumat (10/07) .
Ditanya masalah adanya tanda tangan Sekertaris Jenderal PBB, politisi muda itu meminta untuk ditanyakan langsung ke yang bersangkutan
“Maaf surat itu bukan saya yang buat dan tanda tangani, jadi silahkan hubungi yang bersangkutan, sebab bagi saya selaku Ketua DPW PBB NTB, surat itu tidak valid,” ulangnya.
Tidak sampai 24 jam, Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Partai Bulan Bintang (PBB), akhirnya meralat surat berisikan Persetujuan Prinsip untuk HZT. Yang sebelumnya dikeluarkan tertanggal 3 Maret 2020, yang ditandatangani Sekertaris Jenderal DPP PBB, namun salah bulan dan sudah diubah menjadi tanggal 3 Juli 2020.
 Inilah Surat Perbaikan Persetujuan Prinsip DPP PBB
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB Lombok Tengah (Loteng) Lege Warman membenarkan bahwa DPP sudah mengeluarkan persetujuan prinsip sebagai surat tugas kepada Habib Ziady Tahir. Yang sebelumnya sudah dikeluarkan DPP namun salah bulan.
“Kami bersama pengurus PBB Loteng, membenarkan kalau HZT mendapatkan surat persetujuan prinsip oleh DPP PBB, namun dalam surat pertama tersebut, DPP salah kutip bulannya, semulanya 3 Juli, namun dalam surat tersebut 3 Marat. Namun tidak sampai 48 jam pembaruan surat itu dikirim ulang oleh DPP ke DPC dan kami dari DPC sudah langsung mengantarkannya ke HZT,” katanya.
Dalam surat perbaikan tersebut, HZT juga diminta untuk melakukan komunikasi politik dengan calon dari partai lain,  mengingat jumlah kursi PBB masih kurang.
“Selain perbaikan surat persetujuan prinsip yang ditujukan kepada HZT, HZT juga diminta untuk melakukan komunikasi dengan partai lain, mengingat jumlah kursi PBB di Loteng masih kurang,” jelasnya.
Selanjutnya terkait adanya kesalahan input bulan, menurut Lege itu sangat manusiawi, sebab manusia selaku hamba Allah tidak pernah luput dari salah dan lupa, dan ini pihaknya harapkan bisa dimaklumi.
“Lupa dan salah memang itu sudah manusiawi, sebab sudah jelas dalam hadist disebutkan bahwa manusia tidak pernah luput dari salah dan dosa, dari itu kesalahan infut bulan dalam surat sebelumnya bisa dimaklumi dan DPP sudah melakukan perbaikan dan surat itu segera kita antarkan ke HZT,” ujarnya.
Dijelaskan, sepertinya kesalahan itu terjadi biasanya memakai file yang sudah ada, sehingga hanya digantikan nama calon saja dan lupa menggantikan bulannya.
Sementara itu catatan Suara Rinjani, penyampaian misi dan visi yang dilakukan PBB untuk balon kepala daerah Loteng, dilakukan pada 14 Marat 2020, sedangkan surat persetujuan prinsip yang diterima HZT, tertanggal 3 Marat 2020, atau selang 11 hari masa penyampaian misi dan visi. (ap)

Share this post