Dewan Usulkan Dana Covid-19, Senilai Rp 9,8 M Dialihkan ke Insentif GTT

Dewan Usulkan Dana Covid-19, Senilai Rp 9,8 M Dialihkan ke Insentif GTT
Lombok Tengah SR- Wacana Pemerintah Daerah (Pemda)  Lombok Tengah (Loteng) memprogramkan sembako senilai Rp 9,8 M untuk dibagi ke masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil), anggota dewan di Loteng, ternyata tidak berjalan mulus, pasalnya sejumlah anggota dewan menolak, anggaran tersebut dialokasikan untuk sembako.
Legewarman politisi PBB mengatakan, sebaiknya dana Covid-19 yang diwacanakan untuk sembako, sebaiknya itu dialihkan ke program buang lebih produktif, termasuk insentif guru GTT.
“Saya menolak program pengadaan sembako senilai Rp 9, 8, baiknya pemkab alihkan ke tempat yang lebih produktif, termasuk dialihkan ke insentif guru GTT,” katanya, Jumat (03/07) lalu.
Kenapa demikian, sebab saat ini insentif untuk guru GTT yang jumlahnya kurang lebih 2 ribu guru tersebut, sangat sedikit yakni Rp 100 ribu perbulan. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, itu sangat tidak cukup. Artinya besarnya pengabdian mereka, itu tidak setara dengan nilai yang mereka dapatkan, lebihnya lagi ditengah Pandemi ini
“Saya rasa dana Covid-19 untuk pengadaan sembako dialihkan saja ke Insentif guru GTT, sebab saat ini jumlah honor yang mereka terima tidak sebanding dengan pengabdian,” cetusnya.
Wakil Ketua Pansus ini menambahkan, yang paling menyakitkan adalah ketika bupati menyebutkan kalau DPRD juga kecipratan program sembako,  padahal dalam tehnisnya, itu sudah diatur oleh pemkab sendiri dan dewan hanya sebagai tukang bagi saja ke masyarakat.
“Jika betul dianggap sebagai program dewan ya sebaiknya kami diberikan kebebasan untuk memberikan kepada masyarakat yang betul-betul pantas untuk menerimanya,  karena kalau hanya data yang dari pemda yang dijadikan sumber utk pendistribusiannya,  kami ragu karena selama ini hasil pendataan yg dilakukan pemda banyak ditemukan permasalahan,” bebernya.
Selanjutnya, penolakan dana untuk pengadaan sembako, baginya itu sudah jelas. Sebab pemkab sebelumnya juga sudah menganggarkan miliaran rupiah untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) bersatu. Selain itu, dalam pendataan dan tehnisnya, itu malah diatur pemda sampai ke calon penerimanya. Sehingga besar kemungkinan, tidak tepat sasaran.
“Jika benar mau dibagi sesuai dapil masing masing, kami dari wakil rakyat lebih tau siapa yang layak dapat, namun ini semuanya diatur oleh Pemda. Sehingga kami menilai itu tidak tepat dan kami menolak,” ujarnya.
Ditanya apakah dana itu ada upaya untuk melemahkan kinerja pansus, wakil pansus ini mengaku, itu semua tidak ada sangkut paut dengan kinerja pansus.
“Kami bersama anggota yang lain, sudah sepakat tidak setuju dengan keinginan pemkab,” tutupnya. (ap)

Share this post