SUARA LOTENG 

Pemda Loteng Komitmen Optimalisasi Pencegahan dan Penanganan Stunting

Lombok Tengah SR. Sejak 2018 lalu, pemerintah pusat telah menjadikan 100 Kabupaten Kota SE Indonesia jadi lokus Stunting, termasuk Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).
Semenjak itu, Loteng langsung tancap gas melakukan terobosan melalui sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Dinas Kesehatan (Dikes).
Kasi Gizi pada Dikes Loteng Ikroman Idrus mengatakan, semenjak di tetapkannya Loteng sebagai salah satu kabupaten Kota jadi lokus Stunting.
Ada 10 desa yang masuk dalam lokus Stunting. “Kita di Loteng masuk dalam 100 Kabupaten Kota SE Indonesia yang jadi lokus Stunting, dan sudah ditetapkan ada 10 desa di Loteng,” katanya Rabu (01/07).
Atas hal itu, bukan hanya menjadi beban Dikes, namun sejumlah instansi dan lembaga lainnya, ikut melakukan suport agar 10 desa tersebut terlepas dari lokus stunting, diantaranya PUPR, Sosial, DPMD dan yang lainnya, termasuk dari kalangan ,Akademisi, LSM, Swasta dan yang kainnya. Dan itu di kemas dengan nama “Aksi Konvergensi”.
“Aksi konvergensi, yang ada di dalamnya terdiri dari 8 aksi, salah satunya adalah aksi 3 (Rembug Stunting) yang sudah kita lakukan di Hotel Grand Royal kemarin,” terangnya.
Ditambahkan, Pada tahun 2019 Pemda telah melakukan berbagai upaya melalui OPD terkait untuk melakukan Intervensi terhadap 10 desa yg ditentukan pemerintah pusat tersebut. Diantaranya Desa Marong dan Desa Sukaraja di Kecamatan Praya Timur, Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah, Desa Sukadana dan Desa Mertak Kecamatan Pujut, Desa Banyu Urip, Desa Mekarsari dan Desa Selong Blanak Kecamatan Praya Barat,
Selanjutnya Desa Mantang Kecamatan Batukliang dan Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara dan Alhamdulillah berkat upaya bersama angka stunting di desa desa tersebut bisa diturunkan.
Keberhasilan lanjutnya, tentunya itu tidak terlepas dari kerjasama dan bimbingan pemda bersama OPD terkait, sebab masalah stunting bukan menjadi tanggung jawab Dikes semata.
Selanjutnya pada tahun ini, sedang dilakukan intervensi terhadap 17 desa lokus yang pola penentuannya dilakukan oleh pemda, sedangkan untuk tahub 2021 mendatang, pemda akan melakukan intervensi terhadap 23 desa lokus baru yang SK penetapannya sedang dalam proses.
“Pada prinsipnya semua desa dan kelurahan yang ada di Loteng, akan dilakukan upaya pencegahan dan penanganan agar prevalensi stunting di Loteng menjadi rendah,” tutupnya.
Sementara itu Wakil Bupati Loteng HL. Pathul Bahri,S.IP mengaku bangga atas keberhasilan Dinas Kesehatan dan OPD terkait pokja Stunting Loteng dalam menurunkan prevalensi stunting di Loteng.
Ia berpesan prevalensi stunting akan bisa rendah jika dilakukan intervensi secara komprehensip terhadap segala permasalahan yang ada di Loteng, diantaranya sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan dan yang lainnya.
Sementara itu Kabid Kesmas Dinas Kesehatan H.Kusriadi mengatakan kebijakan pemerintah dalam menangani masalah ini sangat di perlukan sebab stunting tidak bisa diselesaikan tanpa adanya keperdulian semua pihak.
Oleh karena itu, beberapa kebijakan yang telah dilakukan Pemda Loteng dalam pencegahan dan penangan stunting telah menampakkan hasilnya walau masih belum optimal.
“Alhamdulillah, Pemda telah memberikan ruang terbaik, dalam menangani lokus Stunting ini dan saat ini sudah menuai hasil kendati belum optimal,” katanya.
Sementara itu Kabid Sosbud Bappeda Loteng Rahadian Sukmajaya mengatakan bahwa pemerintah telah menggelontorkan anggaran cukup besar dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting hanya saja diperlukan perencanaan anggaran yg lebih fokus oleh masing masing OPD terkait termasuk pemanfaatan dana desa.
Oleh karena itu adanya penambahan lokus baru menjadi tanggung jawab bersama dan Bappeda selaku badan yg membidangi perencanaan akan terus mencari terobosan baru,tentunya itu tdk terlepas dari kebersamaan (ap)

Related posts

%d blogger menyukai ini: