Kejari Belum Respon Laporan Mangkraknya Pembangunan Puskesmas, GPI Sumbawa Kecewa

Kejari Belum Respon Laporan Mangkraknya Pembangunan Puskesmas, GPI Sumbawa Kecewa

Sumbawa, SR – Terkait dengan mangkraknya pengerjaan dua unit Pukesmas di Kecamatan Ropang dan Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa, sehingga belum bisa difungsikan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Apalagi sekarang sangat pentingnya pelayan kesehatan di tengah wabah pandemi Covid-19 bagi masyarakat Kecamatan Ropang dan Lantung Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB.

Gerakan Pemuda Islam (GPI) Sumbawa, yang diketuai Muhammad Taufan selaku pendamping masyarakat pada saat itu mempertanyakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum yang telah dilaporkan oleh Gerakan Pemuda Islam (GPI) Sumbawa, pada tanggal (17/2/2020) lalu, namun hingga hari ini sudah hampir 5 bulan pihak Kejaksaan Kabupaten Sumbawa belum meminta keterangan dari rekanan pelaksana atau kontraktor pelaksana dari dinas terkait juga.

“Belum ada progress dari pihak Kejari Sumbawa terkait laporan kami soal dugaan mangkraknya di puskemas itu,” katanya saat di temui di kediamannya Sumbawa, Selasa (30/6/20).

Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa belum ada tindak lanjut tentang proyek pembangunan pukesmas Kecamatan Ropang dan Lantung yang bersumber

Menurut Bang Taufan sapaan akrabnya, adapun total kerugian negara atas pembangunan dua unit puskesmas yang macet atau mangkrak anggaran tersebut yakni sekitar puluhan miliaran rupiah yang dipergunakan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi tahun 2019, belum ada pertanggungjawaban pihak Dikes Sumbawa

“Kerugian negara atas dua  pembangunan puskesmas karena terjadi kemacetan sekitar Rp 10,244,049,000 miliar,” tandasnya.

Tambah Taufan, perusahaan yang mengerjakan proyek pembangunan puskesmas Ropang adalah PT. Jumindo Indah Perkasa dengan nilai kontrak Rp 6,7 Miliar. Sedangkan untuk proyek pembangunan Puskesmas Lantung yakni PT. Adistana dengan nilai kontraknya yakni Rp 3,8 Miliar.

“Jadi total anggaran yang kami laporkan kepada kejaksaan atas kerugian negara adalah Rp 10.244 049.000 Miliar,” kata Bang Taufan.

Ketua GPI Sumbawa ini juga menekan kepada pihak penegak hukum yaitu Kejaksaan Kabupaten Sumbawa, untuk segera menindak lanjuti laporan terkait mangkraknya pembangunan Puskesmas Kecamatan Ropang dan Lantung.

“Ketika laporan GPI Sumbawa tidak digubris oleh pihak Kejaksaan, maka besar indikasi terjadi tebang pilih dalam penegakan supremasi hukum yang ada di Kabupaten Sumbawa, dan untuk ultimatum kepada pihak kejaksaan Kabupaten Sumbawa, Gerakan Pemuda Islam (GPI) Sumbawa berniat untuk melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut pihak Kejaksaan segera menindak lanjuti atau memproses hukum laporan (GPI) Sumbawa,” ancamnya. (bgs)

Share this post