Pansus Covid-19 Bersama Jaksa, Sepakat Usut Tuntas Anggaran Miliaran

Pansus Covid-19 Bersama Jaksa, Sepakat Usut Tuntas Anggaran Miliaran
Lombok Tengah SR- Tim Panitia Khusus  (Pansus) Covid-19 Lombok Tengah (Loteng), mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng. Dalam kesempatan itu, pansus Covid-19 bersama jaksa, sepaham untuk mengusut tuntas anggaran penanganan Covid-19 yang nilainya miliaran rupiah.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung ketua pansus Suhaimi bersama wakil ketua pansus Lege Warman beserta anggota, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng, Senin kemarin.
Wakil ketua Pansus Lege Warman mengaku, setelah melakukan konsultasi ke polres beberapa hari lalu, hari ini (kemarin red), pihaknya bersama anggota pansus dan ketua, melakukan konsultasi ke Kejari Loteng.
“Setelah kami konsultasi ke polres, hari ini kami sudah melakukan konsultasi ke Kejari,” katanya.
Dari beberapa informasi yang berhasil dikumpulkan di dua instansi penegak hukum ini. Pihaknya bersama anggota dan ketua pansus, sepakat untuk mengusutnya. “Alhamdulillah, ibu Kejari juga sepakat untuk mengusut anggaran Covid-19, yang nilainya miliaran itu,” sambungnya.
Adanya kesepakatan yang ditambah dengan bukti outintek tersebut, tentunya itu menjadi spirit untuk terus mengusut dan itu nantinya akan dilanjutkan ke BPK dan selanjutnya ke ombudsman.
“Setelah kita minta keterangan, khususnya di dua institusi penegak hukum, satu persatu kita sudah dapatkan beberapa data penting, dan setelah data kita valid baru kita akan konsultasi ke BPK dan ombudsman,” terangnya.
Dikatakan sesuai hasil kesepakatan bersama tim pansus dan kejari, ternyata pemkab Loteng selama ini dinilai kurang transparan terhadap penanganan Covid-19, terutama masalah pengalokasian anggaran.
“Ibu kejari sendiri bilang, tidak ada persoalan yang kebal hukum, jika ada bukti yang ditemukan dan itu wajib untuk di proses, termasuk anggaran Covid-19,” ungkapnya.
Oleh karena itu, melalui tulisan ini pihaknya menyatakan, informasi yang beredar kalau Covid-19 ini tidak bisa diproses sebab itu sudah diatur oleh perpu. Atas informasi ini, pihaknya tegaskan itu tidak benar, sebab dalam perpu tersebut yang dilindungi adalah  re lokasi dan reposing. Sedangkan terkait pelaksanaan, jika ada yang menyalahi aturan semuanya pasti akan berurusan dengan penegak hukum.
“Kejari sudah jelaskan secara panjang lebar tentang perpu Covid-19, jika ada temuan yang menyalahi aturan maka pasti di proses dan hukumannya adalah mati,” bebernya
Ditanya hasil pansus saat berlawat ke polres dan jaksa terkait berapa anggaran hibbah yang diberikan Pemkab ke dua instansi penegak hukum ini, politisi PBB ini mengkau, untuk Polres diberikan anggaran senilai Rp 3 Miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengamanan dan penanganan.
“Rp 3 M, itu dicairkan tiga tahap, tahap pertama sudah dicairkan pada bulan Mei senilai Rp 1,2 M, tahap ke dua pada bulan Juni senilai Rp 999.000 ribu dan tahap ke tiga atau sisanya akan dicairkan pada bulan Juli mendatang,” jelasnya
Sedangkan untuk Kejari sendiri, melakukan penolakan berbentuk uang di depan, artinya Kejari melakukan pendampingan, berapa kali Kejari turun itu semua di catat, dan itu dimasukkan dalam uang transportasi dan uang makan dan sampai saat ini belum menerimanya. (ap)

Share this post