Pembangunan Jembatan Pelempit Belum Dikerjakan, Dewan Sumbawa Turun Tangan

Pembangunan Jembatan Pelempit Belum Dikerjakan, Dewan Sumbawa Turun Tangan

Sumbawa, SR – Paket Pekerjaan Duplikasi Jembatan Pelempit oleh Kelompok Kerja, Pemilihan 1.4 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB, Tahun Anggaran 2020, hingga kini belum di kerjakan dengan alas an yang belum jelas. Akibatnya, persoalan ini di bawa dan di tindak lanjuti dengan menggelar hearing dengan phak terkait di Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa, Selasa (23/06) lalu.
Pihak pemenang tender adalah PT Batara Guru Group (PT BGG) sebagai pelaksana, tapi belum bisa dikerjakan proyek bernilai miliyaran rupiah tersebut karena hingga saat ini belum dilakukan proses penandatanganan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan alasan yang tidak sesuai aturan perundang-undangan.
Untuk mengajukan protes atas sikap PPK, rekanan melalui kuasa hukumnya yang tergabung dalam Law Firm Telusula Indonesia melayangkan somasi sebanyak dua kali disomasi, namun PPK tetap bergeming.
Terkait permasalahan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbawa Syamsul Fikri, didampingi Ketua Komisi III Hamzah Abdullah serta anggota komisi teknis lainnya terpaksa mengagendakan kembali hearing untuk semua Dinas atau SKPD teknis hadir tanpa diwakili pada Selasa lalu, namun ternyata yang hadir adalah perwakilan Pemerintah Daerah, Satker dan PPK Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat, Aliansi LSM, dan masyarakat.
“Permasalahan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan pembangunan yang memakan biaya milyaran rupiah tersebut harus terus berjalan, supaya jangan sampai masyarakat Sumbawa sampai dirugikan,” Wakil Ketua DPRD Sumbawa Syamsul Fikri, saat hearing.
Lanjut Syamsul Fikri bahwa BP2JK, Satker, dan PPK  Wilayah NTB diwajibkan harus hadir dan kita tentukan waktunya pada Senin mendatang kita ingin secepatnya clear masalah ini.
“Salam ta’zim Kabag Hukum. Diharapkan koordinasi oleh Kabag Pembangunan, sehingga hari yang ditentukan tidak ada lagi perdebatan di bagian Pemerintahan,” tegas Fikri.
Dalam pertemuan tersebut, salah seorang kuasa hukum perusahaan, Muh. Erry Satriyawan, SH. CPCLE mengatakan bahwa rekomendasi dan hasil audit Inspektorat Jenderal PUPR yang disampaikan perwakilan Satker adalah sesat dan meminta PPK segera melakukan proses tandatangan kontrak,” ungkap Erry.
Sebelum menyampaikan pandangannya, Erry mengatakan bahwa PT Batara Guru Group telah mengikuti tender paket pekerjaan Duplikasi Jembatan Pelempit yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pemilihan 1.4 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dilingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB.
Tahun Anggaran 2020 dan diikuti 48 peserta pendaftar serta 10 peserta penawar yang berdasarkan jadwal pada pengumuman pascakualifikasi dimulai dari tanggal 19 Desember 2019 lalu.
Kemudian setalah dilakukan evaluasi administrasi, teknis, biaya dan pembuktian kualifikasi, ditunjuklah PT Batara Guru Group dengan Nilai Penawaran terkoreksi Rp. 27.642.662.000 sebagai pemenang tender sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan nomor PB.02.01/Kb.27/BA-HP/pokja1.4.Konstruksi/BM/49 tanggal 3 Februari 2020 dan diumumkan pada tanggal 4 Februari 2020.
“Kemudian dilanjutkan dengan masa sanggah sejak tanggal 5 s/d 11 Februari 2020 dan tidak satupun penyedia yang melakukan sanggahan terhadap penetapan pemenang ini,”bebernya.
Lanjutnya, kemudian proses dilanjutkan dengan Pra Penunjukan tanggal 13 Februari dan tanggal 14 Februari diterbitkanlah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen 2.2 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor KU.04.02/WILII/PPK-2.2/42.1/2020 tanggal 14 Februari 2020.
Terhadap masuknya  pengaduan salah satu LSM tanggal 3 Maret 2020 perihal sanksi daftar hitam PT Batara Guru Group yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal PUPR sudah tuntas dan dicabut, karena logikanya tidak mungkin perusahaan dapat melakukan penawaran apalagi menerbitkan Jaminan Pelaksanaan kalau saja perusahaan masuk dalam Sanksi Daftar Hitam, karena pasti tertolak sistem secara otomatis, dimana yang menjadi acuan tentunya adalah penanyangan di Portal Pengadaan Nasional.
“Jadi, sangat mustahil, apabila perusahaan yang di-blacklist bisa mengikuti tender dan bisa menerbitkan jaminan pelaksanaan,” tegasnya.
Selanjutnya, pihak perusahaan telah melakukan upaya komunikasi dan juga bersurat namun tidak juga diberikan kepastian oleh pihak PPK terkait proses penandatangan kontrak dengan alasan masih menunggu hasil audit Inspektorat Jenderal PUPR.
Dari awal pihak perusahaan melalui kuasa hukum telah menyampaikan kepada PPK bahkan telah kami layangkan Somasi sebanyak 2 kali kepada PPK agar menjalankan tugasnya sebagimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 51.
“Ketentuan di atas sama sekali tidak ada yang mengatur bahwa proses tanda tangan kontrak adalah Hasil Audit dan Rekomendasi Inspektorat Jenderal PUPR, terlebih pengaduan yang disampaikan oleh salah satu LSM sudah terjawab, dimana PT Batara Guru Group tidak ada dalam Portal Pengadaan Nasional yang berstatus kena sanksi daftar hitam aktif,” kata Erry.
Dikatakannya, penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan dan Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diatur pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab VII Pelaksanaan Kontrak pada point 7.1.2 yang mengatur tentang mekanisme penunjukan penyedia baru apabila penyedia yang telah ditunjuk “mengundurkan diri”.
“Namun, faktanya PT Batara Guru Group tidak pernah mengundurkan diri, yang semestinya tidak ada alasan lagi dilakukan penundaan proses tanda tangan kontrak,”tandasya.
Yang paling mengejutkan sambung Erry, hasil Laporan Audit Inspektorat Jenderal yang ditunggu berbulan-bulan, dengan No. PW.01.04-IJ-665 tanggal 19 Juni 2020 ternyata mengeluarkan rekomendasi pada point 1 yang berbunyi: “Menindaklanjuti ketidaksesuaian proses Evaluasi Penawaran Paket Duplikasi Jembatan Pelempit oleh Pokja Pemilihan 1.4 sesuai dengan ketentuan Dokumen Tender IKP 39. Tindak lanjut tender gagal, point 39.1. Setelah pengumuman adanya Tender Gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan Pengganti (apabila diganti) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, menentukan pilihan langkah selanjutnya, yaitu antara lain melakukan: huruf a. Evaluasi ulang terhadap dokumen penawaran yang telah masuk”.
Berdasarkan poin 1 tersebut, melalui Satker dan PPK tidak dapat melaksanakan proses selanjutnya sampai dengan dikeluarkannya hasil evaluasi ulang dari BP2JK wilayah NTB. “Ini rekomendasi yang sangat sesat dan terkesan tidak memahami aturan,” tudingnya.
Katanya, bagaimana mungkin memerintahkan melakukan evaluasi ulang, sedangkan Berita Acara Hasil Lelang dan SPPBJ tidak pernah dibatalkan serta jaminan pelaksanaan telah diterima oleh PPK. Saat ini proses pelaksanaan kontrak masuk dalam ranah PPK dan bukan Pokja pemilihan lagi.
“Yang terfatal seluruh jaminan penawaran peserta lain telah habis tanggal 12 Maret 2020, kalau masa jaminanan penawaran sudah habis apalagi yang mau dievaluasi,” tanyanya heran.
Karenanya Ia berharap, BP2JK wilayah NTB mengabaikan rekomendasi ini karena tidak memiliki dasar hukum dan akan menjadi preseden buruk dalam dunia jasa kontruksi di Indonesia khususnya NTB. Hasil Audit dan Rekomendasi ini sangat memalukan, dan mungkin yang pertama terjadi dalam dunia jasa konstruksi di Indonesia.
“Jangan sampai ada kesan bahwa produk yang dilahirkan Pokja Pemilihan di BP2JK Wilayah NTB terkesan tidak dapat dipertanggung jawabkan,” katanya.
Kedepan, ini bisa menjadi budaya yang tidak baik, dimana proses pembangunan di Provinsi NTB dapat diperhambat dengan alasan pengaduan dari pihak yang tidak bertanggung jawab dan kemudian harus menunggu rekomendasi  Inspektorat Jenderal PUPR untuk melakukan penandatangan kontrak.
“Pada laman LPSE  https://lpse.pu.go.id/eproc4/evaluasi/59231064/pemenangberkontrak, PT Batara Guru Group telah ditetapkan sebagai Pemenang Berkontrak sejak tanggal 16 April 2020, namun fisik kontrak tidak juga ditandatangani. Ini aneh bin ajaib,” katanya dengan nada kesal.
Kuasa Hukum PT Batara Guru Group, lainnya, Kusnaini SH mengatakan upaya gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan adalah opsi terakhir yang ditempuh. Ia berharap dalam pertemuan hearing lanjutan di DPRD Sumbawa pada 29 Juni 2020 mendatang bisa melahirkan keputusan.
“Sehingga Pelaksanaan Pekerjaan Duplikasi Jembatan Pelempit yang telah menelan biaya pembebasan lahan oleh Pemda Sumbawa senilai lebih dari Rp 24 Miliar, bisa dilaksanakan segera oleh PT Batara Guru Group,” pungkasnya. (mt/bgs)

Share this post