SUARA DESA 

Mantapkan Penyaluran Bansos, Pemdes Pengembur Gelar Diskusi Publik

Lombok Tengah SR- Bantuan Sosial (Bansos), baik yang berasal dari pemerintah daerah tingkat I dan II, Pemerintah pusat hingga BLT DD kemarin sudah dicairkan.
Untuk meminamalisir bantuan tersebut agar tepat sasaran, Pemerintah Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, menggelar diskusi publik dengan pokok pembahasan Bansos, di kantor desa setempat Kamis (18/06.
Pantauan Suara Rinjani, dalam diskusi tersebut, Pemdes menghadrikan tokoh masyarakat, ketua remaja masjid, pimpinan lembaga dan pengurus Karang Taruna Desa (KTD) Anom Berkarye dan unsur Pemdes lainnya. Dalam forum ini, berbagai kritikan, saran dan masukkan dari peserta diskusi disampaikan ke Pemdes.
Salah satunya di sampaikan Zulkarnaen, salah satu tokoh pemuda Dusun Batu Belek juga mengutarakan, ada banyak kasus yang membutuhkan andil dan keseriusan Pemdes untuk diselesaikan soal Bansos ini. Ia mencontohkan, untuk PKH misalnya yang mana ketika Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kehilangan kartu, pendamping enggan mengurusnya. Padahal itu salah satu tugas pendamping. Hal inipun yang membuat KPM tidak mau memegang kartu tersebut. Sehingga banyak yang dibawa pendamping dan pihak BRI Link.
“Belum lagi kita bicara soal biaya potongan administrasi dan lainnya,” beber Zulkarnaen.
Sementara itu Nurullah warga Dusun Seang menyampaikan harapannya agar berbagai Bansos yang masuk ke desa itu. Seperti, PKH, BPNT,BPNT Perluasan, BST Kemensos, JPS Gemilang, JPS Bersatu, BLT DD dan lainnya. Diawasi betul penyalurannya oleh Pemdes. Terutama Bansos BLT DD yang memang dananya dari DD. Artinya, harus tepat sasaran dan jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. “Bansos selain BLT DD ini juga saya lihat banyak kejanggalan di bawa. Saya mohon kiranya Pemdes fasilitasi kami agar persoalan tersebut tidak jadi bias ke depan,” harapnya.
Sementara Lalu Mustan, Ketua Forum Remaja Masjid Desa Pengembur mengaku, yang menarik menurutnya diungkap faktanya dalam forum diskusi ini yakni isu dugaan pemotongan (sunat) BLT DD yang dilakukan oleh salah satu oknum Kadus. Sebab, ini sudah menjadi berita liar dan hangat di tengah masyarakat Desa Pengembur. Untuk itu, ia pun berharap agar tim Satgas Covid-19 segera bertindak untuk menempuh jalur-jalur hukum. Karena menurutnya ini sangat merusak nama baik desa. Jika desa tidak mampu dan siap bersikap, pihaknya di KTD maupun Forum Remaja Masjid menindaklanjutinya.
“Jangan sampai nanti rekan-rekan pemuda gelar hearing baru bersikap. Ini harus dikupas dan ditindak tegas oknum yang seperti ini biar jadi efek jera juga bagi unsur pemerintah desa yang lain,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua KTD Anom Berkarye, Muhammad Sadli, terhadap banyaknya isu liar di media sosial mengenai Bansos ini, ia mengajak rekan-rekan pemuda untuk saling memahami dan bijak bermedsos. Agar tidak salah dan menimbulkan gejolak di bawah.
Selain itu, mengenai dugaan pemotongan dana BLT DD itu, ia melihat Pemdes selain oknum Kadus itu, tidak ada yang salah. Dikarenakan proses dari awal sudah dipantau dan diawasi ketat oleh Kades. Itu semua katanya, murni kesalahan dan ulah oknum Kadus.
Sehingga KTD sangat tegas mempersilakan APH memproses oknum Kadus sesuai dengan hukum yang berlaku. Sikap tegas KTD ini diakuinya sebagai bentuk keseriusan KTD untuk tidak melindungi aparatur pemerintah desa yang salah apalagi mengambil keuntungan dari Bansos.
“Kita mau Pemdes di Pengembur ini bersih dari korupsi. Bagaimana mau maju kalau korupsi masih di pelihara,” cetusnya.
Kades Pengembur Moh. Sultan menjelaskan, adanya ruang diskusi yang diprakarsai oleh Pemdes ini sebagai wadah untuk evaluasi dalam menjalankan tugas fungsi melayani masyarakat.
Selain itu, sebelumnya juga ada rencana hearing dari rekan-rekan pemuda di kantor desa untuk membahas soal Bansos. Hanya saja, itu gagal. Makanya, momen ini sangat tepat untuk menindaklanjuti rencana tersebut agar informasi bisa lebih dipahami oleh masyarakat.
Apalagi di musim pandemi ini, cukup banyak isu yang beredar bahwasanya berbagai macam Bansos itu tidak tepat sasaran. Akan tetapi, sebagai bahan informasi bersama bahwa Bansos yang ada saat ini sumber pendanaanya banyak. Mulai dari pemerintah pusat, daerah provinsi, kabupaten dan desa. Tentu, kewenangan untuk menetukan nama-nama penerimanya juga berbeda-beda. Untuk itu, ia berharap agar masyarakat beesama-sama untuk mengawasinya. “Mari kita awasi bersama dan mari kita perbaiki bersama jika ada yang salah,” ungkapnya.
Selain itu, Kades muda ini juga menambahkan, mengenai keluhan-keluhan terkait mekanisme penyaluran BPNT, PKH dan Bansos lainnya, ia berjanji bakal melakukan rapat evaluasi bersama dengan para penanggung jawab program tersebut minggu depan. Sehingga untuk saat ini apa yang menjadi masukan dan saran yang mengarahkan ke penanggung jawab Bansos tersebut, pihaknya tampung dulu. “Sekali lagi mari kita awasi bersama. Kalau ada yang salah kita perbaikk,” tukasnya.
Lebih jauh disampaikan Sultan, mengenai adanya oknum anak buahnya yang melakukan pemotongan dana BLT DD kepada KPM, ia menegaskan bahwa itu dirinya akan mengupayakan agar diselesaikan dengan musyawarah. Jika tidak bisa, Pemdes akan menyerahkan kepada penegak hukum. Karena jangan sampai satu yang berbuat, semua unsur Pemdes lainnya yang rusak dan digeneralkan semua yang terlibat.
“Kami selama ini dalam membangun desa saling bahu-membahu agar tidak terjadi penyelewengan terutama soal penyaluran BLT DD,” pungkasnya. (ap)

Related posts