Komisi I DPRD Lotim Sorot Amburadul Data Penerima Bansos

Komisi I DPRD Lotim Sorot Amburadul Data Penerima Bansos

Lombok Timur SR – Masih amburadul dan tidak validnya data masyarakat penerima bantuan dampak Covid-19, khususnya di Lombok Timur, menjadi atensi dan sorotan tajam pihak legislatif. Bahkan diduga akibat amburadulnya data tersebut memakan korban, dimana salah seorang Kepala Wilayah (Kawil) di wilayah Kecamatan Lenek ditangkap polisi karena diduga memotong bansos tersebut yang diperuntukan bagi warga yang tidak dapat bansos.
Ketua Komisi I DPRD Lotim, Muallani SE kepada Suara Rinjani, mengungkapkan keperihatinan kepada para kepala desa terutama kawil/kadus yang menjadi sasaran amarah warganya karena dinilai tidak adil kepada warganya.
“Hasil dari sidak kita di beberapa desa, membuka fakta bahwa memang data penerima bansos seperti BST, PKH, JPS Gemilang dan JPS Pemda ini sangat amburadul dan tidak valid, sehingga kawil menjadi tumbalnya yang dicaci maki oleh warganya sendiri,” tegas Muallani di kantornya,” Jumat (12/06).
Ia menambahkan, dengan kondisi data yang banyak sekali doble ini membuat para kawil ini harus memuter kepalanya bagaimana caranya agar masyarakat yang mendapat bantuan doble ini bisa diberikan pemahaman supaya diberikan kepada warga yang belum sama sekali mendapat bantuan jenis apapunpun, kendati apa yang dilakukan kawil ini saya menurut aturan, tapi karena kawil ini merasa kasian kepada warganya yang tidak dapat bantuan apapun, maka terjadilah istiahnya pemerataan ala kawil.
“Ini yang kita temukan di kecamatan Suralaga, Masbagik dan Wanasaba saat kami turun. Kita kasian kepada para kawil ini, serba salah dan menjadi sasaran kemarahan warganya yang tidak dapat satupun jenis bantuan,” ujarnya.
Politisi Gerindra ini juga sangat menyayangkan data yang selalu tidak singkron. Data dari Kemensos atau Dinsos tidak sama dengan data dari Dukcapil. Data Dukcapil tidak sama denga data BPS yang menyebabkan amburadul dan tidak valid data ini.
“Kepala desa sudah menyerahkan data warganya, tapi begitu keluar nama yang menerima bantuan berbeda dari data yag dikirim desa. Inilah yang membuat desa menjadi sasaran amarah warga. Bahkan di Desa Wanasaba malah kita temukan adanya pengurangan penerima BST. Pada tahap I dapat 213, tapi tahap II, hanya tersisa 200, lalu kemana yang 13 ini,” tandasnya.
Berikut yang juga disorot dewan adalah banyaknya nama bantuan, sehingga terjadi kerancauan dibawah dan dalam pendataan warga dan berdampak kepada tidak tepat sasarannya.
Salah satu contoh, bantuan paket lebaran yang disalurkan melalui camat, satu tahun sekali itu, tapi masyarakat mengira itu rutin seperti paket sembako lainnya. Akibatnya, para kawil menjadi repot untuk menjelaskan lagi kepada masyarakat. Ini dampak dari terlalu banyak model bantuan yang disalurkan pemerintah.
“Coba satu nama bantuan ini dan terintegrasi sehingga tepat sasarannya. Saya menduga bansos yang banyak namanya ini, tidak lebih dari pencitraan pemerintah saja,” tudingnya.
Terakhir yang disampaikan dewan tiga periode ini, terkait komponen bantuan dan terjadinya dugaan monopoli pengadaan sembako JPS ini yang berdampak pada tidak berkuaitas barang tersebut karena terlalu banyak yang di tangani oleh sekelompok orang saja.
“Saya menduga ada monopoli dalam pengadaan JPS pemda ini, sehingga hasinya tidak maksima dan tidak memenuai sesuai apa yang diinginkan masyatakat,”pungkas.
Sebelumnya, dalam dialog dengan Kades, BPD Suralaga dan Komisi I DPRD Lotim, Kepala Wilayah Gelumpang, Musipudin, yang menjadi juru bicara Kawil se Desa Suralaga, membantah bahwa pihaknya melakukan pemotongan dana bantuan tersebut.
“Kami tidak pernah memotong bantuan itu, tetapi kami hanya menarik bantuan itu dari masyarakat kami yang mendapatkan bantuan dobel,” tegasnya.
Musipudin juga menyayangkan surat teguran yang dilayangkan kepada kami oleh BPD, yang menduga kami memotong dana bantun tersebut.
”Harusnya, BPD sebelum melayangkan surat tersebut, kumpulkan kami sebagai kepala dusun atau kawil dan menanyakan terkait dengan informasi pemotongan itu. Jangan asal – asalan melayangkan surat dan menduga kami memotong dana tersebut,”tandasnya dengan nada kesal.
Kadis Sosial Lotim, H Ahmat, kepada wartawan belum lama ini mengungkapkan memang data ini terus berubah karena data yang masuk dari desa juga sering tarik ulur. Untuk data JPS APBD Lotim saja mengalami penambahan sekitar 31.041 KK usulan baru dari desa, sehingga total tahap 1 dan 2 berjumlah  116.574 kepala keluarga.
Demikian juga pada tahan kedua ini, ada tambahan dari Kemensos untuk Bantuan Progam Sembako (BPS)/PKH sebanyak 25.120 KK. Jadi kalau ditotal sudah mencapai 70% KK diakomodir Kemensos. Sebab jumlah KK di Lombok Timur adalah  387.674 KK berdasarkan data Dukcapil Lotim.
“Sementara yang diakomodir untuk mendapatkan PKH dan BPS dari Kemensos, sebanyak 162.513, sedang untuk BST sejumlah 80.239 KK. Jadi total KK Lotim yang dakomodir pusat adalah 242.752 KK dari 387.674 KK di Lombok Timur. Nah sisanya itulah yang akan diakomodir dalam JPS Gemilang dan JPS APBD Lotim,”tandasnya.
Namun, yang terjadi ada lonjakan jumlah KK yang masuk berasal dari desa pada tahap kedua ini. Data terakahir yang kami terima dari desa/kelurahan jumlah KK Lotim sebanyak 450 609. Terjadi lonjakan sebesar 70.608 KK dari 387.674 KK data Dukcapil sebelumnya.
“Kami menduga faktor lonjakan KK ini karena doble data yang disebabkan, pertama, KK yang di desa induk terdaftar dan di desa hasil pemekarannya juga terdaftar. Kedua, punya istri lebih dari satu, dan KK nya dibuat doble. Ke tiga, belum terekam data KK oleh Dukcapil dan itu diakui pihak Dukcapil sendiri. Dan yang ke empat, banyak masyarakat kawin yang belum buat KK, tapi oleh pihak desa dinaikan datanya,” pungkasnya.(sr)

Advertisements

Share this post

Post Comment

Or