SUARA DESA 

Soal BLT DD, Kawil Vs BPD Suralaga, Komisi I DPRD Lotim Turun Tangan

Lombok Timur SR –  Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Lombok Timur melakukan Inspeksi  Mendadak (Sidak) ke Kantor Desa Suralaga, Senin (08/06). Kedatangan lembaga legislatif itu terkait adanya informasi bahwa di desa tersebut diduga terjadi pemotongan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) oleh Kepala Wilayah (Kawil) desa setempat.
Dalam pertemuan yang dihadiri Komisi I DPRD Lotim, Kepala Desa, BPD, dan Kawil se Desa Sugalaga, perwakilan Kawil yang diwakili Kepala Wilayah Gelumpang, Musipudin,  membantah bahwa pihaknya melakukan pemotongan dana bantuan tersebut.
“Kami tidak pernah memotong bantuan itu, tetapi kami hanya menarik bantuan itu dari masyarakat kami yang mendapatkan bantuan dobel,” tegasnya.
Musipudin juga menyayangkan surat teguran yang dilayangkan kepada kami oleh BPD, yang menduga kami memotong dana bantun tersebut.
”Harusnya, BPD sebelum melayangkan surat tersebut, kumpulkan kami sebagai kepala dusun atau kawil dan menanyakan  terkait dengan informasi pemotongan itu. Jangan asal – asalan melayangkan surat  dan menduga kami memotong dana tersebut,”tandasnya dengan nada kesal.
Melihat permasalah tersebut, Ketua Komisi I DPRD Lombok Timur, Muallani, SE, mengatakan bahwa pihaknya melakukan Sidak ini terkait dengan ada isu pemotongan BLT – DD di Desa Suralaga. Kita memastikan kondisi masyarakat tetap tenang sehingga pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik.
“Kita hanya memastikan bahwa kondisi di pemerintahan Desa Suralaga berjalan kondusif. Tentunya, pertemuan ini memperjelas apa yang sedang berkembang di tengah masyatakat, karena soal bansos ini adalah cukup sensitif. Untuk itulah kita turun biar jelas masalahnya dan bisa diatasi,”tegasnya.
Usai pertemuan, Ketua Komisi I DPRD Lotim Muallani, kepada media ini mengatakan informasinya, BPD Desa Suralaga melayangkan Surat Teguran kepada Kepala Dusun/Wilayah dan Kader – Kader yang ada di Desa Suralaga ini katanya ada indikasi pemotongan bantuan  BLT- DD.
“Tapi tadi saat pertemuan itu, pihak Kawil sudah menjelaskan, itu (BLT-DD) bukan dipotong, tetapi disimpan dari masyarakat yang mendapatkan dobel bantuan Covid-19 ini, sehingga masyarakat yang mendapatkan dobel bantuan dari PKH dan BLT – DD diambil salah satunya  diamankan dulu untuk mengantisipasi dan memberikan masyarakat yang sepantasnya layak dapat itu,” ujarnya.
Ia meminta kesadaran masyarakat bahwa bantuan ini tidak boleh doble. Bagi yang sudah mendapatkan BLT-DD tidak boleh lagi mendapat lainnya seperti BPNT, BST, JPS- G, JPS APBD, PKH dan Prakerja.
“Itu, sudah jelas aturannya karena semua masyarakat terdampak dengan pandemi Covid-19 ini, sehingga semua harus dapat bantuan dari berbagai program pemerintah supaya bisa tercover semua masyarakat, kecuali PNS, TNI dan Polri,” pungkasnya. (Sop).

Related posts

%d blogger menyukai ini: