HL. Sarjana Ingatkan Pemda Jangan Permainkan Anggaran Covid-19

HL. Sarjana Ingatkan Pemda Jangan Permainkan Anggaran Covid-19
Lombok Tengah SR- Wakil ketua DPRD Lombok Tengah (Loteng) HL. Sarjana melalui pers rilis ingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) Loteng untuk lebih transparan dalam mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19.
“Kami akui Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan penuh oleh pemerintah pusat dalam penganggaran Covid-19, tapi ingat kami dari dewan punya hak dan wewenang di setiap kebijakan terutama masalah anggaran penanganan Covid-19,” katanya kemarin.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada pemda untuk lebih transparasi, inget ini hak rakyat dan semua unsur ingin tau tentang arah anggaran, harus jelas biar tidak menjadi fitnah. Dan nama daerah yang kita cintai ini semakin baik dan nyaman.
“Mohon kepada Pemkab Loteng jangan tambah masyarakat bingung di tengah ketakutan dengan covid-19, ingat masyarakat kita semua para tokoh tidak hanya takut dengan penyebaran covid-19 , tapi yang paling kita hawatirkan adalah imbas atau dampaknya, makanya saya minta Pemda lebih transparan dan memahami situasi yang terjadi,” pintanya.
Politikus PKB ini menambahkan, besarnya anggaran penanganan Covid-19 ini, pihaknya kembali meminta agar bapak Bupati ataupun Wakil Bupati, untuk sekali waktu turun bersama, jangan hanya mengandalkan bawahannya dan menerima laporan mentah dari bawahan. “Asal bapak seneng, itu yang perlu kita hindari,” cetusnya.
Selanjutnya masalah banyaknya keritikan masyarakat Loteng, sebenarnya mereka itu menginginkan agar daerahnya aman dan normal, mengingat anggaran sangat besar sedangkan di lapangan itu dinilai tidak berimbang.
“Dana yang begitu besar dalam  refokusing hanya untuk penanganan covid-19 tapi pemda jangan lupa bahwa program program yang wajib mestinya dilaksanakan, yang sangat dibutuhkan masyarakat malah itu tidak dilakukan, semua terkunci dengan alasan tidak jelas. Jadi wajar jika masyarakat banyak yang melayangkan kritikan,” ujarnya.
Ia mencontohkan, ketika Pemerintah menekankan masyarakat untuk hidup bersih. Namun air bersih tidak ada, disinilah peran pemerintah memaksimalkan perusahaan air minum yang dimilikinya, sehingga pola hidup sehat bisa terlaksana.
“Jika pemda ingin melihat masyarakat Loteng sehat, mari kita lakukan, termasuk jika ingin melihat perekonomian stabil melalui pertanian, mari kita perbanyak sumur bor buka jalan pertanian. Jangan hanya mengandalkan bawahan,” ungkapnya.
Atas dasar beberapa hal tersebut diatas, ketika sejumlah anggota dewan mengajukan untuk membentuk pansus, baginya itu sah sah saja.
Kendati anggaran covid-19 bersumber dari APBD Loteng yg di tengah jalan dilakukan refokusing Anggaran di setiap APD sesuai perintah PERPU no 1 tahun 2020 pemerintah di berikan wewenang. dan DPRD memahami itu, tetapi kordinasi dan komunikasi harus dilakukan oleh pemerintah daerah kepada anggota DPRD melewati pimpinan ini yg kita harapkan sebagai bentuk etika dalam kemitraan dan tanggung jawab bersama.
“Pada intinya hormati kami sebagai mitra kerja dan kami dari dewan melalui BANGGAR juga akan memanggil pihak- pihak APD dengan tujuan mempertanyakan kejelasan hasil Refokusing anggaran, berapa dan kemana saja dialokasi anggaran yang begitu besar,” tanyanya.
Terpisah politisi PPP Syarip Hidayatullah mengaku, pihaknya selama ini menilai pemkab Loteng kurang transparan dalam mengalokasikan anggaran Covid-19. Hal tersebut dibuktikan sampai saat ini belum ada laporan sasaran penanganan, kecuali penyebaran masker.
“Saya secara pribadi mendukung dilakukan pansus, dengan alasan anggaran penanganan Covid-19 tidak jelas,” tutupnya. (ap)

Share this post