Empat Desa Nihil JPS Bersatu, Pemkab Diduga Sengaja Lahirkan Konflik

Empat Desa Nihil JPS Bersatu, Pemkab Diduga Sengaja Lahirkan Konflik
Lombok Tengah SR- Ketua Karang Taruna Indonesia (KTI) Cabang Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng) Sri Anom Sanjaya menduga Progam Jaring Pengaman Sosial (JPS) Beriman Sejahtera dan Bermutu (Bersatu) Loteng berpotensi menimbulkan konflik, khususnya di Kecamatan Pujut Loteng.
Pasalnya, empat desa di Kecamatan Pujut malah satu-satu tidak ada yang dapat. Padahal jika dilihat dari kehidupan di empat desa yang tidak dapat, rata-rata masyarakatnya berpenghasilan menengah ke bawah dan layak untuk mendapatkan program JPS Bersatu tersebut
“Di Kecamatan Pujut sendiri, ada eempat desa yang kosong alias tidak dapat program JPS Bersatu, yakni Desa Mertak, Desa Sukadana, Desa Bangkat Parak dan Desa Segala Anyar,” katanya di kediamannya, Sabtu (09/05).
Lanjutnya, kosongnya empat desa tidak mendapatkan program JPS Bersatu, ini bisa menimbulkan konflik dan mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemkab Loteng menurun.  Selain itu, pihaknya selaku ketua KTK Pujut, sering menerima aduan dari pemuda atau anggota karang taruna, terutama di empat desa tersebut. Semenjak nama-nama desa dan kuota JPS Loteng Bersatu beredar di media sosial, pihaknya selaku Ketua Karang Taruna Pujut, banyak menerima  aduan dari kawan-kawan pemuda dari desa-desa tersebut, mereka rata-rata menanyakan kenapa desanya dibekukan, apakah itu kelalaian perangkat desanya atau memang kebijakan Pemda.
“Mereka mengajak saya untuk langsung ke Dinas Sosial selaku penanggung jawab program ini, namun saya lebih memilih untuk meminta mereka bersabar dulu, sambil saya cari informasi,” Ungkapnya.
Sesuai janjinya lanjut mahasiswa Unram ini, pihaknya sudah menghubungi sejumlah perangkat desa bersangkutan. Dimana jawaban yang ia terima, ternyata semua nama-nama JPS Bersatu Loteng, itu memang kebijakan dari Pemda. Dan murni empat desa yang tidak ada namanya tersebut, memang di bekukan dan tidak akan mendapatkan bantuan JPS Loteng Bersatu.
“Setelah saya hubungi beberapa desa yang akhirnya saya menyimpulkan bahwa itu kebijakan dari Pemda, bahkan ada salah satu desa yang langsung ke Dinsos Kabupaten untuk meminta supaya desanya mendapatkan program JPS Loteng Bersatu dan tidak dibekukan, namun hasilnya nihil” tuturnya.
Atas hal tersebut, pihaknya kuatir dalam kondisi sedang lapar seperti saat ini, Progam yang tujuannya untuk menyelesaikan masalah justru akan menimbulkan masalah baru.
“Saya kira kondisi dan situasi seperti ini, semua ikut kena dampak, oleh karenanya dinas terkait untuk bijak, saya kuatir masyarakat nanti curiganya ke desa yang lalai dan tidak responsif untuk mengirimkan data sehingga sasarannya desa mengingat anggaran untuk ini cukup besar” tutupnya. (ap)

Share this post