Kantor Desa Disegel, Tarip: Mari Kita Tahan Diri, Fasilitas Umum Jangan Dikorbankan

Kantor Desa Disegel, Tarip: Mari Kita Tahan Diri, Fasilitas Umum Jangan Dikorbankan

Lombok Tengah SR- Kasus hilangnya dana Badan Usaha  Milik Desa (BUMDES) Beleka Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah (Loteng), Rabu lalu berbuntut panjang. Pasalnya, Senin kemarin pelayanan di Desa Beleka sampai beberapa hari kedepan sepertinya akan lumpuh. Hal tersebut disebabkan kantor desa setempat disegel masyarakat, sampai batas waktu pengembalian uang BUMDes tersebut.

Terkait polemik tersebut, politisi PKB Daerah Pemilihan (Dapil) Praya Timur Pujut, sekaligus warga Desa Beleka, Tarip, mengaku sedih, atas kejadian yang menimpa direktur BUMDES dan bendahara.

“Saya selaku masyarakat di Desa Beleka, sangat sedih atas musibah ini. Namun kami mohon kepada anak-anakku, saudara saudaraku para pemuda dan masyarakat saya di Desa Beleka, mari kita tahan diri dan jangan melampiaskan kemarahannya ke fasilitas umum,” katanya via WA, Selasa (28/04).

Diakuinya, kemarahan masyarakat atas musibah tersebut, pihaknya tidak pungkiri, sebab dana senilai Rp 130 juta bukan dana yang kecil, tapi cukup pantastis. Namun yang perlu digaris bawahi, musibah tersebut sudah ditangani Aparat Penegak Hukum (APH), dari itu mari sama-sama menunggu hasilnya.

Selanjutnya masalah  dana BUMDes yang hilang, pihaknya meminta masyarakat untuk terus mengawalnya sampai kebenaran terungkap. Tanpa harus mengorbankan fasilitas umum. “Kami sebagai pendengar dan penampung aspirasi masyarakat, kami minta kantor segera dibuka,” pintanya.

Lebihnya lagi, saat ini kita sedang di hadapkan dengan musibah  besar yaitu penyebaran Covid-19. Menghadapi musibah penyebaran Covid-19, tentunya harus kerja bersama untuk dimusyawarahkan, mufakat baik dengan aparatur desa, tokoh agama tokoh masyarakat, pemuda dan yang lainnya.

“Tentunya tempat untuk berkumpul membahas persoalan musibah penyebaran Covid-19, adalah kantor desa, makanya kembali saya minta mari tahan diri dan kantor yang sudah disegel untuk dibuka,” ulangnya dengan nada berharap.

Selain itu, lanjut politisi PKB ini, Pemerintah Pusat, Pemerintah tingkat I ataupun II, telah memprogramkan berbagai macam cara dan bantuan, untuk mencegah penyebaran virus Corona. Sehingga untuk memperlancar hal tersebut, terutama masalah mekanisme dan proses bantuan, seperti BLT, JPS dan beberapa bantuan lainnya.

“Setiap bantuan ada persyaratannya, dan tentunya beberapa persyaratan tersebut bisa diselesaikan di kantor desa. Makanya kami mohon kepada warga saya untuk bersabar dan membuka segel kantor sambil menunggu hasil dari penegak hukum,” tutupnya. (ap)

Share this post