Kategori: HUKRIM

Kasus ADD BPS, Kejari Selong akan Panggil Kembali Mantan Kades AG

Lombok Timur SR – Ketua BPD Desa Bagik Payung Selatan (BPS) Kecamatan Suralaga Lombok Timur (Lotim) Muhammad Bahri, berserta anggota BPD BPS sebagai perwakilan warga kembali mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong, Kamis (26/11) lalu. Kedatangan Ketua BPD dan perwakilan masyarakat BPS mendesak Kejari Selong segera menyelesaikan kasus mantan kepala desa (Kades) Bagik Payung Selatan yang menjabat pada periode 2013-2019, inisial AG yang terindikasi melakukan tindak penyelewengan anggaran dana desa (ADD) selama menjabat.

Ditemui usai bertemu dengan pihak kejaksaan, Ketua BPD Bagik Payung Selatan, Muhammad Bahri mengaku sudah tidak dapat mentolerir lagi kasus tersebut. Ia menganggap masyarakat selama ini sudah banyak dibodohi oleh mantan Kades tersebut. “Sehingga pihak Kejari Selong harus menyelesaikan dugaan kasus ADD yang diselewengkan mantan kepala desanya,”pintanya.

Lanjutnya, banyak kejanggalan dalam kegiatan yang dilakukan oleh mantan kades tersebut selama periode jabatannya. Ia mencontohkan, pengadaan motor untuk kadus yang sejatinya sudah dianggarkan dari ADD nyatanya tak terealisasi meskipun uangnya sudah diambil dan masuk dalam laporan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

“Pembelian sepeda motor Kadus, uangnya sudah diambil, tapi fisiknya tidak ada sampai hari ini. Sehingga selesai masa jabatannya dianggarkan dari pejabat desa yang baru,” terang Bahri.

Selain itu, banyak kegiatan pembangunan di desa tersebut yang juga tidak dikerjakan meskipun dananya sudah dianggarkan. Bahri mencontohkan, pembuatan gapura di setiap gang yang nilainya mencapai Rp 15 juta/unit tapi tidak diselesaikan.

“Dari sisi kualitas yang seharusnya menggunakan batu bata nyatanya menggunakan batako sehingga kualitasnya kurang bagus. Lalu dikemanakan uang tersebut?,” kata dengan nada tanya.

Akibat adanya kejanggalan tersebut, BPD bersama masyarakat kemudian melakukan kroscek ke lapangan. Dari hasil kroscek tersebut, disimpulkan bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan mantan Kades tersebut mendekati Rp 2 M. “Kurang  dari Rp 25 juta dari Rp 2 M totalnya yang tidak jelas pertanggungjawaban,” jelasnya.

Tak sampai disitu, kelakuan mantan Kades tersebut kembali membuat masyarakat Desa Bagik Payung Selatan, geram. Pada akhir masa jabatannya, tanah pecatu yang sejatinya tidak diperjualbelikan nyatanya telah ia jual tanpa sepengetahuan masyarakat.

“Tanah pecatu itu kan dalam Perbupnya tidak boleh dijual dalam masa dua tahun. Nah! Pada akhir masa jabatannya, ia jual periode 2021-2025,” tandas Bahri.

Sementara itu, salah seorang perwakilan masyarakat Desa Bagik Payung Selatan yang langsung menemui Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Selong, Najamudin mengaku sudah bertemu dengan pihak Kejari Selong. Dari pertemuan tersebut Kejari Selong berjanji akan melakukan pemanggilan lagi terhadap AG.

“Waktu pemanggilan pertama AG mangkir. Untuk yang berikutnya minggu depan,” jelas Najamudin.

Najamudin yang mewakili masyarakat Desa Bagik Payung Selatan berharap, jika dalam pemanggilan berikutnya AG mangkir, ia berharap bisa diberikan kewenangan untuk melakukan pengawalan agar AG bisa hadir memenuhi panggilan Kejari Selong.

“Kami harap jika mangkir terus, kami diijinkan oleh Kejaksaan mendampingi yang bersangkutan agar kasus ini tidak jalan di tempat,” harapnya.

 

Sementara itu, mantan Kades Bagik Payung Selatan, AG mengatakan apa yang dilakukan Ketua BPD tersebut hanya semata-mata untuk memanfaatkan momen pemilihan kepala desa (Pilkades) saja. Ia mengaku tidak takut dengan tindakan yang dilakukan oleh ketua BPD tersebut. Selain itu ia juga merasa difitnah dalam hal ini.

“Apa yang dilakukan beliau-beliau itu hanya untuk memanfaatkan momen Pilkades saja. Saya takut salah berbicara. Saya merasa difitnah,” jelas AG pada Suara Rinjani saat dikonfirmasi via telepon, Jum’at (27/11).

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Husus (Pidsus) Kejari Selong, Wasita saat dikonfirmasi melalui WhatsApp untuk dimintai keterangan tidak menjawab pesan wartawan media ini. (wan)

Rumah  Tempat Produksi Sabu DiPringgasela Digerebek Polda NTB

Lombok Timur SR – Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda NTB menggerebek rumah di Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, yang diduga digunakan sebagai pabrik pembuatan narkotika jenis sabu, Sabtu (21/11) sekitar pukul 15.30 Wita.
Direktur Resnarkoba Polda NTB Kombes Helmi Kwarta Kusuma PR SIK MH, dalam jumpa persnya, Minggu, (22/11) mengatakan kasus tersebut berhasil diungkap berkat kerja sama Ditresnarkoba dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Mataram.
“Ditnarkoba telah membangun komitmen atau kesepahaman dengan kalapas, untuk bersama-sama menjaga wilayah NTB ini dari peredaran narkoba,” katanya. (lebih…)

Kesal Gaji Kerap Terlambat Dibayar, Pemuda Kuta Tebas Tangan Bule 
Lombok Tengah, SR –  Merasa kesal karena kerap mendaoat perlakuan buruk. Seorang pemuda atas nama Kukuh (25), warga Dusun Batu Riti, Desa Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah (Kab. Loteng), menebas tangan bossnya yang diketahui seorang bule Australia.
Pelaku menebas tangan korbannya bule Australia yang telah berkewarganegaraan Indonesia atas nama, River (60) ini terjadi didepan Hotel Rivera Kuta,  pada hari Rabu (18/11) sekitar pukul 17.30 wita. Ironisnya, penganiayaan terjadi disaat korban bersama istri dan dua orang tamunya baru saja sampai di Hotel Rivera miliknya yang sekaligus lokasi tempat tinggal korban.

(lebih…)

Kasta NTB Gedor Kejaksaan Selong Tuntut Tersangka Korupsi Ditahan

Lombok Timur SR- Massa Kasta NTB Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kabupaten Lombok Timur, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Selong, Kamis (17/09). Massa menuntut Kejari Selong memenjarakan inisial LM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga Kepala Dinas PUPR Lotim dan rekannya  inisial A terkait kasus korupsi pembangunan Pasar Sambalia pada tahun 2015 lalu.

Ketua Kasta NTB Lalu Wink Haris mengatakan, kedua tersangka tersebut sudah ditetapkan menjadi tersangka pada akhir 2019 lalu setelah dilakukan gelar perkara dan dibacakan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Selong.

“Status tersangka sudah ditetapkan pada tahun 2019, tapi sampai sekarang kedua tersangka belum ditahan. Kami harap hukum ditegakkan seadil-adilnya, jangan sampai hukum ini tumpul ke atas dan tajam kebawah,” kata Haris dalam orasinya.

Menurtnya, penanganan kasus korupsi tersebut dinilainya ada permainan, karena progres penanganan kasus tersebut  tidak jelas dan kedua tersangka tersebut masih bebas keluyuran. “Kalau memang kasus ini dijalankan, sedikit tidak progresnya jelas,” tandasnya.

Lanjutnya, kita tentu tidak menginginkan bila perlakuan hukum berbeda antara rakyat jelata dan pejabat Negara, sebab hukum harus adil kepada semua pihak.

“Jangan sampai masyarakat berinterpretasi kalau seolah olah kejaksaan memainkan status tersangka ini untuk tujuan tujuan tertentu,” tuding Lalu Wink seraya meminta Kejaksaan Selong agar dalam waktu sesegera mungkin melakukan penahanan terhadap para tersangka.

Sementara itu, Ketua  Kasta NTB DPD Lotim, Daur Tasalsul SH MH menegaskan akan tetap mengawal kasus ini serta berharap agar sebelum tenggat waktu satu bulan ke depan kedua tersangka dugaan tindak pidana korupsi tersebut sudah ditahan. “Kami akan terus kawal kasus ini hinga tuntas,”pungkasnya.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Selong, Rasidi yang menemui masa mengatakan,  penetapan tersangka LM tersebut sampai saat ini masih terus berproses, namun kasus tersebut belum bisa diselesaikan karena terkendala adanya surat edaran tidak bisa melakukan pemanggilan siapapun terkait adanya Covid-19 ini.

“Sejak bulan Maret sampai hari ini kami berhalangan dengan Covid-19. Untuk memanggil yang bersangkutan maupun beberapa pihak,” jelasnya.

Lanjutnya, proses penanganan kasus tersebut akan tetap berjalan dan dengan adanya kendala tersebut bukan berarti proses kasus tersebut sudah berhenti. “Silahkan kami dipantau, dan dengan adanya new normal ini tim akan melakukan kegiatan itu lagi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rasidi menjelaskan, yang menjadi kendala pihak Kejaksaan adalah masih menunggu hasil audit dari tim sehingga tidak bisa melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan beberapa pihak. “Yang jelas perkara ini tak berhenti sampai disini, kami masih berproses. Tidak ada penghentian sampai saat ini,” pungkasnya.

Kasta NTB memberikan waktu sebulan untuk menyelesaikan kasus tersebut dan memenjarakan tersangka. Masa juga mengancam kalau kasus tersebut tidak selesai dalam waktu yang sudah ditetapkan, akan membawa masa yang lebih banyak lagi, dan akan terus mengawal sampai kasus tersebut benar-benar tuntas.

Aksi massa Kasta NTB ini mendapat pengawalan ketat dari Polres Lotim dan Pol PP. (sop)

 

Diduga Konsumsi Naroba, Pemuda Desa Langam Diciduk Polisi

Sumbawa, SR – Lagi di wilayah hukum Mapolres Sumbawa melalui Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Sumbawa, kembali mengamankan seorang pemuda berinisial DN (27) warga Dusun Langam, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Sabtu (08/08). DN ditangkap di rumahnya atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Pada penangkapan tersebut, selain mengamankan DN, tim juga mengamankan barang bukti berupa 3 poket sabu dengan berat bruto 7,15 gram, ATM, skop, Hp, klip bening, timbangan digital, gunting, uang tunai dan sebuah senapan angin jenis KCP.

Kasat Narkoba Polres Sumbawa, melalui Kasubag Humas Iptu Sumardi S.Sos, Minggu (09/08)di ruang kerjanya, membenarkan telah dilakukan penangkapan karena mendapat infomasi dari masyarakat.

“Dimana, dirumahnya kerap dijadikan tempat transaksi narkotika sehingga petugas terjun melakukan penyelidikan,” jelsnya.

Sambung Sumardi, pada sekitar pukul 23.30 wita, Tim Opsnal dipimpin KBO Narkoba IPDA Degues Pandhu Pandhadha, S.Tr.K, melakukan penangkapan. Ia ditangkap saat sedang menimbang narkotika jenis sabu.

“Pelaku dan barang bukti selanjutnya diamankan ke Mapolres Sumbawa untuk proses penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut,” jelasnya.

Kasat Narkoba Iptu Masdidin, SH. menambahkan, terhadap kasus ini, pihaknya telah melakukan tindakan  menyita barang bukti, melakukan introgasi dan tes urine terhadap terduga, memeriksa saksi-saksi. “Kita terus melakukan penyelidikan dengan pengembangan kasus terhadap adanya dugaan pelaku lain,”pungkasnya. (dd/bgs)

 

Diduga Lecehkan Profesi Jurnalis, Oknum Kades di Sumbawa Dipolisikan

Sumbawa, SR – Dugaan pelecehan terhadap profesi jurnalis kembali terjadi oleh oknum tidak bertanggung jawab. Kali ini, menimpa Hermansyah yang merupakan salah satu awak media Harian Nasional News. Ia mempolisikan beberapa akun media sosial FB dengan tuduhan pencemaran nama baik, serta undang-undang ITE kepada Polres Sumbawa Nusa Tenggara Barat, Senin, (03/08).

“Laporan pengaduan tertulis ini secara resmi telah saya sampaikan kepada pihak Kepolisian Resort Sumbawa dengan harapan agar dapat mengusut tuntas persoalan yang terjadi. Mengingat hal ini telah disampaikan kepada Pemimpin Redaksi, Penanggung Jawab bersama Dewan Pembina Harnas News yang memerintahkan kepada saya untuk mempolisikan oknum pemilik akun FB yang mencemarkan nama baik dan melecehkan profesi jurnalis melalui proses hukum,” ujar Hermansyah.

Hermansyah, dituding sebagai “provokator” dari postingan media sosial akun Facebook Abdul Wahab He yang notabene sebagai  Kepala Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa hingga mendapat tanggapan beragam dari sejumlah netizen.

“Kedepan tidak menjadi preseden buruk, menuding jurnalis sebagai provokator dan membuat berita hoax, dengan merujuk kepada ketentuan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Lanjutnya, setidaknya ada 4 pemilik Akun Facebook yang menjadi terlapor dalam kasus tersebut diantaranya Abdul Wahab He, Harking Adja, Ekis Bintang Laut dan Aji Rusdianto. Ia memilih menempuh jalur hukum karena merasa profesinya dilecehkan oleh akun-akun tersebut.

“Mengapa masalah ini harus dilaporkan kepada pihak kepolisian, karena apa yang diungkapkan dalam postingan akun FB Abdul Wahab He hingga mendapatkan tanggapan dari para Netizen akun FB lainnya itu, telah dengan nyata dan secara terang menuduh dirinya sebagai provokator dan bahkan saya dituding telah membuat berita bohong (hoax) serta menjadikan Desa Penyaring tidak kondusif tanpa bukti dan ini namanya fitnah sekaligus melecehkan dirinya yang berprofesi sebagai wartawan,” tukasnya.

Adapun poin yang menjadi delik aduan Hermansyah ialah UU ITE Nomor 11 Tahun 2016, UU Pokok Pers Nomo 40 Tahun 1999, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan KUHP.

“Karena itu kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusutnya dengan tuntas,” pungkas Hermansyah.

Sementara itu, Abdul Wahab pemilik akun Facebook Abdul Wahab He yang juga Kades Penyaring ketika dikonfirmasi wartawan via telepon seluler Senin (03/08), mengakui dirinya telah membuat postingan pada akun FB miliknya hingga mendapatkan tanggapan beragam dari sejumlah netizen.

Menurutnya, pelaporan yang dilakukan oleh Hermansyah adalah hak pribadinya. Ia tetap pada pendiriannya bahwa keikutsertaan Hermansyah sebagai wartawan saat melakukan unjuk rasa, ia pertanyakan.

“Memang benar saya membuat pernyataan lewat postingan akun FB saya itu dan tentu ada alasannya, karena itu jika yang bersangkutan keberatan dan lapor Polisi, itu adalah haknya silakan saja,” tukas Abdul Wahab.

Kejadian tersebut tentunya menambah daftar panjang awak media yang dilecehkan oleh pejabat publik. “Hal tersebut patut menjadi perhatian para aparat penegak hukum untuk menghindari kejadian serupa terulang pada awak media,” pungkasnya. (Red/bgs)

Sepanjang Juli, Polres Lotim Berhasil Tangkap 7  Pelaku Kriminal

Lombok Timur SR – Polisi Resort (Polres) Lombok Timur (Lotim) menggelar konfrensi pers terkait pengungkapan sejumlah kasus kejahatan di wilayah Lotim. Konfrensi pers yang digelar di halaman Kantor Polres Lotim tersebut menghadirkan tujuh orang tersangka dari beberapa aksi tindak kriminal di wilayah hukum Polres Lotim.

“Yang pertama kami laporkan hasil oprasi tangkap tangan (OTT) dari Polres Lotim dengan dibantu Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas. Selanjutnya kami laporkan juga hasil curanmor yang pelakunya lima orang,” terang Kapolres Lotim AKBP. Tunggul Sinatrio di hadapan wartawan, Kamis (30/07).

Lanjut Tunggul, adapun modus OTT tersebut adalah dengan melakukan pemerasan kepada korban dengan mengaku menjadi anggota KPK, Intel, dan wartawan. Sedangkan lima orang pelaku curanmor yang semuanya merupakan residivis melakukan aksinya dengan mengintai korban yang sedang berkerja di sawah. Saat korban lengah, disaat itulah pelaku melakukan aksinya.

“Alhamdulillah kami bisa mengungkap hasil curanmor dan pelakunya lima orang. Modusnya kebanyakan masyarakat yang sedang berkerja di sawah,” tandasnya.

Dari hasil pengungkapan sejumlah kasus tersebut, Polres Lotim berhasil mengamankan barang bukti (BB) berupa kunci leter T, 24 sepeda motor milik korban, uang sejumlah lima juta rupiah, kartu anggota pers yang dipalsukan dan barang bukti lainnya.

“Kepada masyarakat Lotim untuk terus berkerja sama menjaga keamanan secara swadaya agar kasus-kasus seperti ini dapat diminimalisir di wilayah hukum Polres Lotim,”imbuhnya. “Bagi masyarakat yang merasa kehilangan motornya untuk segera melakukan pengecekan di Polres Lotim dengan membawa STNK dan BPKB sebagai bukti,”pungkasnya.(sop)

Kades Pelambik Klarifikasi Laporan H Alif  Soal Kasus Dugaan Pemukulan
Lombok Tengah SR- Dalam pemberitaan sebelumnya, Kepala Desa (Kades) Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah (Loteng) Jumasan,  dituduh telah melakukan pemukulan terhadap Ahmad Yusron, akhirnya angkat bicara.
Kepada Suara Rinjani usai memenuhi undangan klarifikasi Polres Loteng mengatakan, kedatangannya ke polres Loteng, guna memenuhi undangan klarifikasi Polres dan mengklarifikasi dugaan laporan yang dilakukan oleh keluarga korban ( H. Alif Yafi )
“Sebagai warga negara Indonesia yang taat aturan, hari ini saya menghadiri undangan klarifikasi Polres Loteng, terkait dugaan pemukulan yang dilaporkan Keluarga Korban (H. Alif Yafi,),” katanya di halaman Polres Loteng.
Dikatakan, laporan yang dilayangkan keluarga korban  (H. Alif Yafi) itu murni tidak benar alias berbohong, pasalnya pihaknya tidak pernah melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan kepada dirinya.
“Saya tadi sudah berikan kesaksian dan berdasarkan realita di lapangan dihadapan penyidik, kalau saya tidak pernah melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan kepada saya,” ungkapnya.
Padahal lanjutnya, pihaknya saat itu sedang melakukan patroli dalam rangka persiapan lomba kampung sehat dan patroli terkait pencegahan penyebaran Covid 19,  berhubung ada warga dari Desa Pelambik yang positif Covid 19.
Setibanya di lokasi tempat mereka berkumpul, dirinya berhenti karena dilempari kotoran dan sepontan dirinya menanyakan siapa yang melakukan pelemparan. Mereka menunjuk Yusron.
“Saya memegang kepala Ahmad Yusron, dan  menasihati dengan kata-kata, siapa orang tuamu dan kasih tahu orang tuamu, jangan lakukan hal kayak gini dipinggir jalan, banyak orang lalu lalang nanti terjadi hal hal yang tak diinginkan,” tuturnya.
Dan sebelum dirinya lewat, ternyata sudah ada kejadian penyiraman dengan air cabe di campur pasir  yang korbannya adalah Nova Putra Herni dan itu diceritakan oleh keluarga korban sendiri.
 “Penyiraman yang dilakukan Yusron, ternyata bukan hanya saya saja, hal yang sama juga dilakukan terhadap salah seorang warganya atas nama Nova,” katanya.
Ditambahkan, setelah menasihati pihaknya langsung meninggalkan mereka. “Memukul seperti yang dilaporkan itu, tidak benar,” tegas purnawirawan TNI ini.
Terpisah Sahrum salah seorang tokoh masyarakat setempat mengaku, kalau H. Alif Yafi ini, sudah dua kali mencalonkan diri sebagai kades, namun selalu kalah. Dan bisa saja kekesalannya yang selalu kalah dalam kontestan pilkades, membuat dia selalu mencari kesalahan dirinya dan yang tidak pernah terjadi malah itu dibuat benaran, termasuk yang dilaporkan.
“Saya juga maklumi yang  namanya orang kecewa pasti mencari kesalahan, yang tidak terjadi itu malah disulap jadi benaran, tapi biarlah kebenaran pasti menang,” tegasnya.
Sebagai orang yang sudah berpendidikan, semestinya H. Alif Yafi jangan mengambil langkah bodoh, termasuk dengan cara melaporkan sesuatu yang tidak pernah terjadi.
Semestinya, dia itu menampakkan diri sebagai tokoh yang bisa memberikan pengayoman kepada masyarakat, sehingga nantinya nama baiknya selalu dikenang masyarakat.
“Hemat saya sebagai masyarakat awam, sebaiknya H. Alif Yafi menampakkan diri sebagai pembimbing ditengah masyarakat. Kan jabatan kades ada masanya berakhir dan beliau nanti bisa mencalonkan diri lagi dan insyaAllah masyarakat pasti simpati,” tandasnya
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Loteng AKP Priyo Suhartono mengaku, persoalan kasus dugaan penganiyaan yang dilaporkan, H. Alif Yafi sampai saat ini pelapor belum menyerahkan bukti berupa visum. Sehingga pihak kepolisian tidak bisa mengambil kesimpulan, sebab buktinya tidak ada.
“Bagaimana kita bisa lanjutkan, sebab sampai saat ini pelapor belum menyerahkan bukti, jadi apanya yang akan kita proses,” katanya.
Ditanya masalah saksi yang dibawa pelapor apakah tidak bisa dijadikan bukti, Priyo mengaku, sekalipun 10 lebih saksi yang akan dibawa pelapor, namun tidak ada bukti visum tetap tidak bisa diproses.
“Bukti visum yang kita butuhkan, kalau sekedar keterangan saksi, saya rasa belum cukup,” tukasnya. (ap).

Tidak Terbukti, Dugaan Kasus Pernikahan Ketua Bawaslu Loteng Dihentikan

Lombok Tengah SR – Kasus dugaan pernikahan Ketua Bawaslu Lombok Tengah (Loteng), yang santer diberitakan beberapa pekan terakhir, akhirnya dihentikan.

Pasalnya, sejumlah saksi yang disebut sebagai saksi pernikahan, termasuk pihak wanita atas nama Baqiyatussolihah dan ketua Bawaslu Loteng Abdul Hanan, juga sempat diperiksa dan tidak ada bukti yang kuat terkait dugaan pernikahan tersebut.

Demikian dikatakan kasat Reskrim Polres Loteng AKP Priyo Suhartono, di ruang kerjanya, Senin (27/07).

Dikatakan, setelah memanggil sejumlah orang saksi yang menurut pelapor, diantaranya Ahmad Zaini selaku wali nikah atau bapak dari Baqiyatussolihah, termasuk Kadusnya dan sejumlah saksi yang sempat disebut pelapor. Ternyata hasil pemeriksaan tidak pernah melakukan akad pernikahan antara Baqiyatussolihah dengan Abdul Hanan atau ketua Bawaslu Loteng.

“Sudah kita priksa semua saksi yang disebutkan pelapor, namun mereka semua menapikan pernah melakukan akad nikah antara Baqiyatussolihah dengan Abdul Hanan,” terangnya.

Tidak adanya bukti tersebut, sehingga kepolisian menilai laporan yang dilaporkan pelapor,  hanya sekedar omongan yang tidak disertai dengan bukti. “Karena tidak ada bukti, bisa kita katakan itu hanya omongan pelapor, makanya kita hentikan,” jelasnya.

Ditambahkan, sesuai keterangan Baqiyatussolihah, dia mengaku diceraikan oleh Raden Fauzi atau mantan suaminya. Hanya saja pembuktian perceraian secara hukum negara tidak ada, hanya perceraian secara agama.

“Dia Baqiyatussolihah mengaku sudah diceraikan sama Raden Fauzi, secara ucapan atau secara agama, cuman belum ada secara negara atau keputusan dari pengadilan,” tutupnya.  (ap)

Merasa Difitnah, Ketua Bawaslu Loteng  Tempuh Jalur Hukum

Lombok Tengah SR- Setelah santer diberitakan terkait isu menikahi istri sah temannya, ketua Bawaslu Loteng Abdul Hanan akhirnya angkat bicara.

Dalam pres rilisnya Hanan nama sapaannya mengaku, apa yang dikatakan oleh ketua garda NTB Junaidi Akbar disejumlah media masa, itu adalah fitnah untuk membunuh karakter dirinya dan merusak nama lembaga tempatnya bertugas saat ini.

“Itu fitnah dan saya akan menempuh jalur hukum, biar jelas siapa yang bersalah,” katanya, Rabu (15/07).

Dikatakan, dalam pemberitaan selama ini. Ini adalah kasus yang menyangkut dirinya secara personal, jadi sangat di sayangkan ketika pemberitaan telalu jauh menyangkut pautkannya dengan lembaga dimana ia bertugas saat ini.

“Murni itu fitnah yang ditujukan kepada saya untuk merusak nama baik saya. Atas hal tersebut, saya mempertanyakan motif dibalik ini semua,” ungkapnya.

Dikatakan, sekarang di Loteng  tahapan pilkda sedang berjalan dan pihaknya sedang fokus melakukan tugas-tugas pengawasan. Oleh karena itu, isu dan fitnah yang dilontarkan kepada dirinya, akan ia laporkan untuk diproses, sehingga jelas apa motif mereka menyebarkan fitnah.

“Yang jelas,  langkah yang akan kami tempuh adalah melalui jalur hukum karena hal ini menyangkut nama baik pribadi, keluarga dan lembaga saya,” tutupnya. (ap)